Page 358 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

350 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

tanah secara langsung untuk pembangunan kepentingan umum, sapatutnya para pihak yang
bersangkutan mempunyai kewenangan untuk menentukan harga tanah berdasarkan kata
sepakat. Kata sepakat merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya
perjanjian (Pasal 1320).

Kata sepakat untuk menentukan harga tanah pada jual beli atau tukar menukar dapat
merujuk pada beberapa pilihan, yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), hasil penilaian “penilai
publik” atau appraisal, dan Zona Nilai Tanah (ZNT). Untuk menentukan harga tanah undang-

undang menentukan: menggunakan lembaga jasa penilai atau penilai publik (appraisal)
untuk menghindari terjadinya “kemahalan harga” mengingat sumber pendanaan pengadaan
tanah secara langsung bersumber pada keuangan negara atau keuangan Daerah (APBN atau
APBD).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa aturan pengadaan tanah secara
langsung cukup menarik untuk dikaji. Dalam hal ini yaitu Perpres No.40 Tahun 2014 Pasal
121 menyebutkan: “Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk Kepen-
tingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh

Instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli
atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak”. Demikian pula
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 2012 Pasal 53 ayat (3) menyebutkan

“Pengadaan tanah yang dilakukan secara langsung dapat dilakukan tanpa melalui tahapan
penyelenggaraan pengadaan tanah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012”.
Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bagi instansi pemerintah menggunakan
lembaga hukum perdata: jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati bagi penga-

daan tanah secara langsung asalkan tidak melebihi luas 5 Ha.
Paper ini dimaksudkan untuk mengkaji penerapan asas kebebasan berkontrak yang
dianut dalam hukum perjanjian terhadap pelaksanaan pengadaan tanah secara langsung
melalui cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati sebagai implementasi dari

ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden No.40 Tahun 2014. Demikian ingin mengkaji pene-
rapan hukum perdata pada penentuan ganti rugi berupa nilai nominal harga tanah yang
ditetapkan berdasarkan musyawarah antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah

berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian.

B. Hasil Pembahasan
1. Pengadaan Tanah Secara Langsung Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Menurut Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Pasal 121 jo Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional No.5 Tahun 2012 Pasal 53 ayat (1), yang telah diubah oleh Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2015,

menyatakan bahwa “dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk
Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung