Page 359 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Nia Kurniati: Asas Kebebasan Berkontrak pada Pengadaan Tanah Secara Langsung ... 351

oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli atau
tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak”. Dari bunyi pasal tersebut
pengadaan tanah secara langsung hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum dengan luas tanah tidak lebih dari 5 Ha. Selan-

jutnya disebutkan pula, bahwa pengadaan tanah secara langsung untuk pembangunan ke-
pentingan umum dapat dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan pengadaan tanah seba-
gaimana dimaksud oleh Undang-Undang No.2 Tahun 2012 Pasal 13, meliputi tahapan peren-

canaan; tahapan persiapan; tahapan pelaksanaan; dan tahapan penyerahan hasil.
Pengadaan tanah secara langsung, pada prinsipnya ditujukan memperlancar jalannya
pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada satu sisi
Pemerintah memerlukan areal tanah yang cukup luas, pada pihak lain pemegang hak atas

tanah yang akan digunakan tanahnya oleh Pemerintah tidak boleh dirugikan. Untuk itu perlu
peraturan hukum yang dapat diterima dan ditaati oleh kedua belah pihak. Pengadaan tanah
secara langsung untuk pembangunan kepentingan umum, hanya dapat dilakukan bagi
kegiatan-kegiatan pembangunan yang luasnya tidak melebihi 5 Ha, sehingga, tidak semua

kegiatan pembangunan kepentingan umum yang disebut oleh Pasal 10 UU No.2 Tahun 2012
dapat diadakan dengan cara pengadaan tanah secara langsung. Kegiatan pembangunan
untuk kepentingan umum, meliputi:

a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi
kereta api;
c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan

sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;

g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;

j. fasilitas keselamatan umum;
k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;

n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan
untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan