Page 449 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KABUPATEN KENDAL

Agus Surono
Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia
Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Email: surono_uai@yahoo.com

Abstrak
Permasalahan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Kendal pada
intinya terdapat tiga permasalahan sebagai berikut: pertama, adanya kesalahan dalam penyusunan
data nominatif objek tanah yang terkena dampak tol, kedua, adanya indikasi murkup dalam
pemberian ganti rugi yang disebabkan adanya malladministrasi penyusunan data nominatif objek
ganti rugi, ketiga, adanya indikasi kesengajaan aparat terkait pengadaan tanah yang cenderung
mempraktekkan adanya penyimpangan dalam proses tahapan pemberian ganti rugi. Dalam proses
pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di 27 Desa di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa
Tengah, justru tidak memperhatikan hak-hak korban dan bahkan cenderung terjadi intimidasi dan
pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta juga terdapat berbagai ”maladministrasi” dalam tahap-
tahap prosesnya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah. Meskipun masyarakat korban pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol juga dilindungi
dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya praktek pola-pola
pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan memposisikan pihak korban pada posisi yang
lemah, meski sebenarnya korban dilindungi hak-haknya menurut UU No. 5 Tahun 1960 tentang
Ketentuan Pokok Agraria, terutama terhadap lahan sawah, rumah dan pekarangan yang telah
diberikan hak milik baik alas haknya berupa girik maupun sertifikat hak milik. Selanjutnya hak
masyarakat korban jalan tol atas tanah pertanian juga dilindungi berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan, UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Oleh karena itu dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dalam pelaksanaannya tidak
boleh terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum Satker PUPR dan juga oleh
oknum pejabat/pegawai BPN Kabupaten Kendal, serta oknum-oknum pemerintahan Kabupaten
yang terdiri dari Bupati, Camat, Oknum Polsek dan juga oknum Kepala Desa, serta mafia tanah dalam
proses pelaksanaan pengadaan tanah sesuai tahapan dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan
Tanah.
Kata kunci: Penyelesaian Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Pembangunan Jalan Tol, Kabupaten Kendal

I. Pendahuluan

Masalah ketidaktersediaan lahan selalu menjadi kendala yang serius dalam pem-
bangunan infrastruktur di Indonesia. Berbagai permasalahan tentang pengadaan tanah
untuk pembangunan infrastruktur ini dapat menghambat perkembangan ekonomi di
Indonesia. Hal ini yang untuk selanjutnya menjadi fokus dari Pemerintahan Jokowi yang

terus menggenjot peningkatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berbagai upaya
telah dilakukan oleh Pemerintah untuk terus mendukung mensukseskan program ini. Mulai
dari kemudahan perizinan atau deregulasi perizinan hingga penciptaan peluang kerja sama

dengan sektor swasta dalam mengembangkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria
merupakan hukum nasional di bidang pertanahan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tanah
mempunyai nilai kerakyatan sehingga baik dalam pembuatan kebijakan, pengambilan

441