Page 447 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Ibrahim Hasan: Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk ... 439

17
daerah setempat. Jadi meskipun dibangun dan disediakan oleh Pengembang, setelah sebuah
komplek perumahan dan/atau PSU umum setelah selesai dibuat, Pengembang wajib
menyerahkan PSU umum tersebut baik tanah maupun bangunannya kepada pemerintah
daerah setempat.

Terhadap Fasum dan Fasos yang terkena PTBKU, maka tahap awalnya adalah menge-
tahui subyek PTBKU atas Fasum dan Fasos tersebut dalam arti siapa pemilik alas haknya.
Penggantian atas Fasum dan Fasos pada umumnya adalah tanah pengganti, yaitu relokasi

dan rekonstruksi Fasum dan Fasos di tempat lain yang nilainya sama dengan nilai Fasum dan
Fasos awal. Penilaian tersebut dihasilkan oleh Tim Penilai/Appraisal.
Permasalahan yang sering terjadi yaitu Fasum dan Fasos tersebut sebenarnya belum
memiliki alas hak yang sesuai dengan peruntukannya. Misalnya taman kota yang alas haknya

masih dipegang oleh pihak Pengembang, atau tempat ibadah yang alas haknya adalah hak
milik pribadi. Jadi bangunan yang ada di atasnya berfungsi sebagai Fasum dan Fasos namun
alas hak atas tanahnya bukan Fasum dan Fasos.

C. Kesimpulan dan Saran
1. Berbagai aspek pengadaan tanah PTBKU yang belum memiliki pengaturan khusus telah
diterangkan pada bagian permasalahan dan memerlukan perhatian pemerintah. Mes-

kipun pengaturan umum telah ada dan masih dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan PTBKU, namun apabila terdapat aturan khusus yang mengaturnya diyakini
proses pembebasan tanah PTBKU dapat lebih optimal. Disarankan bagi pemerintah untuk
memperhatikan kemungkinan menerbitkan peraturan khusus terkait PTBKU.

2. Diperlukan atau tidaknya suatu pengaturan khusus mengenai aspek-aspek yang belum
diatur tergantung kepada pemerintah dalam menyikapi berbagai kendala yang selama ini
terjadi dalam proses pembebasan tanah PTBKU. Masih terdapat ruang untuk melakukan
penelitian dan kompilasi pengaruh aspek-aspek yang belum diatur khusus tersebut dalam

menghambat progres pembebasan tanah PTBKU pada proyek-proyek strategis nasional.
3. Pemerintah selaku pelaksana pengadaan tanah PTBKU dapat menerbitkan aturan baru
pengganti undang-undang atau peraturan presiden yang telah berlaku selama 5 tahun

belakangan, melakukan perubahan atas aturan tersebut dengan menambahkan atau
mengubah substansi atau pasal-pasal, atau menerbitkan aturan teknis khusus melalui
kementerian/lembaga seperti yang sudah pernah dilakukan melalui Peratuan Mahkamah
Agung.

4. Masih terdapat ruang untuk pengembangan tulisan terkait pengadaan tanah bagi
kepentingan umum yang penting untuk dibahas. Contohnya masalah hak adat pertanahan
yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia, misal hukum adat tanah di Papua tentu

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, pasal 1angka (4).