Page 442 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

434 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

pemindahan hak atas tanah pertanian adalah dilarang apabila pemindahan hak itu
mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari
dua hektar, kecuali disebabkan adanya pembagian warisan. Latar belakang pengaturan itu
adalah usaha pemerintah untuk keluarga petani memiliki lahan pertanian minimum 2 hektar.

Contoh lain dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah, pasal 20 mengatur:
(a) jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah

itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6
bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
(b) Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut
berdasarkan pertimbangan khusus.

Kemudian pada pasal 23 PP 20 / 1961 tersebut disebutkan:
(a) untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai tanah yang telah dibukukan
maka kepala kantor pendaftaran tanah harus diserahkan sertifikat hak atas tanah itu
beserta wasiat dan jika tidak ada wasiat, surat keterangan warisan dari instansi yang

berwenang.
(b) setelah peralihan hak tersebut dicatat dalam buku daftar tanah, maka sertifikat itu
dikembalikan kepada ahli waris.

Kewarisan ini seringkali menjadi sebab terhambatnya pelaksanaan PTBKU, misalkan belum
adanya kesepakatan kewarisan antara anak-anak selaku ahli waris atas tanah yang kedua
orang tuanya sudah meninggal. Akibat sengketa antar ahli waris tersebut seringkali berujung
pada penitipan uang ganti kerugian ke pengadilan negeri.

Tanah Wakaf
Yang dimaksud dengan tanah wakaf adalah tanah yang memiliki alas hak milik yang
sudah diwakafkan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari

harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya selama-lamanya
6
menjadi wakaf sosial. Dasar hukum dari perwakafan tanah milik dapat ditemukan pada pasal
49 ayat (3) UUPA yang mengatur bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur

dengan Peraturan Pemerintah. Terdapat beberapa aturan khusus yang membicarakan
mengenai wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

Tanah Milik.
Pada prinsipnya tanah wakaf tidak dapat dilakukan perubahan terhadap peruntukan
atau penggunaannya selain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Namun,

6 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi,
dan Pelaksanaannya. (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 272 & 345.