Page 441 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Ibrahim Hasan: Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk ... 433

Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri berbeda dengan proses beracara biasa,
sehingga penyelesaiannya dapat lebih cepat diputuskan oleh majelis hakim.
Kedua Perma tersebut telah berlaku dan dipraktikkan dalam pengajuan keberatan ganti
rugi di pengadilan negeri. Namun, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat

mengikuti Perma tersebut. Karena masih banyak para pihak maupun pelaksana peradilan
yang memasukkan keberatan ganti rugi sebagai gugatan biasa yang memakan waktu lama
dan memiliki mekanisme tangkisan, eksepsi, banding, dan sebagainya.

Biaya Operasional Pengukuran
Biaya Pengukurandi lingkungan Kementerian ATR/BPN sejatinya menggunakan meka-
nisme PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif

Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional. Kemu-
dian seiring berjalannya waktu, terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013
tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Kepentingan Umum yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor

10/PMK.02/2016. PMK tersebut khusus mengatur mengenai biaya operasional dan pen-
dukung terkait PTBKU.
Kemudian kembali terbit aturan yang lebih khusus terkait biaya biaya operasional dan

pendukung terkait PTBKU di lingkungan BPN dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri
ATR/BPN Nomor 3061/2.1/VII/2016 perihal Ketentuan Pengelolaan Biaya Satgas A dan Satgas
B Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Waris Tanah
Waris adalah salah satu masalah hukum yang menganut sistem pluralisme di hukum
Indonesia, dalam arti banyak faset hukum yang bisa diberlakukan terhadap masalah waris
contohnya penganut agama Islam menganut hukum waris Islam, penganut agama lain secara

umum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), atau waris yang
mengacu pada adat istiadat, dan sebagainya. Terkait dengan waris tanah, UUPA tidak secara
tegas mengatur mekanisme pewarisan tanah. Ada beberapa pasal yang berkaitan dengan

tanah, antara lain pasal 23 ayat (1) tentang Hak Milik, pasal 19 tentang kewajiban pendaftaran
tanah, dan pasal 26 tentang jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,
dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk pemindahan hak milik beserta pengawasannya
5
diatur dengan peraturan pemerintah.
Salah satu contoh pengaturan waris tanah yaitu pada Undang-Undang Nomor
56/Prp/1960 tentang Pemindahan Hak Atas Tanah Pertanian yang diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, pada pasal 9 mengatur bahwa

5 Ilhami Bisri, SH, MPd, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 108.