Page 445 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Ibrahim Hasan: Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk ... 437

Gubernur, dan terakhir Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar
tanah milik desa dengan persetujuan Gubernur.

Tanah Instansi Lain

Tanah instansi lain dapat berupa Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) milik
kementerian/lembaga pemerintah pusat/daerah atau aset milik BUMN. Apabila berstatus
BMN, maka pencatatan atas aset tersebut dipindahtangankan penguasaan aset dan

pencatatannya kepada instansi yang memerlukan tanah demi kepentingan umum.
Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum
tersebut dapat berupa penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah
14
pusat. Sementara pembebasan aset milik BUMN adalah dengan melakukan ganti kerugian
atas aset BUMN yang terkena PTBKU sesuai harga yang ditetapkan oleh Tim Appraisal
Independen.
Pengaturan mengenai Tanah Instansi diatur dalam UU 2/2012, pada pasal 45 sampai
dengan pasal 47. Tanah Instansi yang berupa BMN/D dibebaskan dengan ketentuan dalam

UU/2012 dan memperhatikan ketentuan mengenai BMN/D.Sedangkan untuk Tanah Instansi
yang dimiliki BUMN/D, dilakukan ganti rugi berupa uang atau relokasi. Pelepasan Tanah
Instansi tersebut, baik itu BMN/D maupun BUMN/D dilaksanakan oleh pejabat yang

berwenang atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang untuk itu.
Pada prinsipnya pelepasan Tanah Instansi tersebut tidak dapat diberikan ganti kerugian,
15
kecuali:
a. Objek Pengadaan Tanah yang telah berdiri bangunan yang dipergunakan secara aktif

untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;
b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh BUMN/D; dan/atau
c. Objek Pengadaan Tanah Kas Desa (TKD).
Adapun ganti kerugian atas Tanah Instansi tersebut diberikan dalam bentuk tanah

dan/atau bangunan atau relokasi maupun bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UU
2/2012 seperti bentuk uang, tanah pengganti, atau bentuk lainnya sesuai kesepakatan instansi
yang memerlukan tanah dengan instansi lain yang tanahnya terkena Objek Pengadaan

16
Tanah.
Pengaturan mengenai Tanah Instansi yang dimiliki Kementerian/Lembaga tunduk kepa-
da pengaturan pelepasan BMN/D sesuai dengan amanat UU 2/2012. Salah satu aturan yang
digunakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (selanjutnya disebut PMK 111/2016).

14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang
Milik Negara, pasal 3 jo 7 ayat (2).
15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang PTBKU, pasal 45.
16 Ibid, pasal 47.