Page 440 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

432 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

B. Hasil Pembahasan
Berbagai peraturan yang ada sebenarnya sudah cukup lengkap dan memadai dalam
mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat. Namun, saat berbagai aturan tersebut
berbenturan atau bersinggungan dengan PTBKU, sudah seharusnyalah dibuat aturan yang

lebih khusus lagi.
Berikut akan diuraikan berbagai contoh pengaturan khusus yang sudah ada dan berlaku
dalam PTBKU dan contoh pelaksanaan kegiatan yang belum memiliki pengaturan khusus

tersendiri, dengan ringkasan sebagai berikut:
a. Yang sudah memiliki aturan khusus
No Aturan Perihal
1 Peraturan Mahkamah Agung Pedoman Beracara dalam Sengketa
Nomor 2 Tahun 2016 Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
2 Peraturan Mahkamah Agung Tata Cara Pengajuan Keberatan dan
Nomor 3 Tahun 2016 Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan
Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum
3 Surat Edaran Menteri ATR/BPN Ketentuan Pengelolaan Biaya Satgas A
Nomor 3061/2.1/VII/2016 dan Satgas B Dalam Rangka Pengadaan
Tanah Bagi Kepentingan Umum

b. Yang belum memiliki aturan khusus
No Perihal Permasalahan Akibat
1 Waris tanah Warisan belum sempat Penitipan uang ganti rugi
dibagikan secara resmi ke pengadilan negeri
2 Tanah wakaf Prosedur perizinan Pelaksanaan konstruksi
tanah wakaf yang terhambat
panjang
3 Tanah Milik Desa Prosedur pelepasan Pelaksanaan konstruksi
tanah desa yang panjang terhambat
4 Tanah Instansi Prosedur perizinan Pelaksanaan konstruksi
Lain tanah instansi lain terhambat
5 Fasilitas Umum Prosedur penggantian Pelaksanaan konstruksi
& Fasilitas Sosial tanah yang rumit terhambat

Peraturan Mahkamah Agung terkait PTBKU
Mahkamah Agung di awal tahun 2016 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pem-

bangunan Untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan
Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum. Kedua Perma tersebut mengesampingkan hukum acara Tata

Usaha Negara dan hukum acara Perdata. Sehingga proses beracara keberatan PTBKU pada