Page 437 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

HUKUM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI HUKUM KHUSUS
(LEX SPECIALIS) DAN PERLUNYA UNIFIKASI HUKUM PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Ibrahim Hasan*
*Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembebasan Lahan Jalan Tol Serang-Panimbang III
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Alamat: Jalan Cidodol No. 5d, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220
Surat Eletkronik: https://email@ibrahimhasan.id

Abstrak
Diterbitkannya undang-undang 2 Tahun 2012 (UU 2/2012) tentang Pengadaan Tanah Bagi Pem-
bangunan Untuk Kepentingan Umum adalah salah satu upaya pemerintah dalam melakukan
akselerasi pembangunan nasional dengan membuat suatu regulasi khusus terkait pengadaan tanah.
Kemudian pemerintah segera menerbitkan peraturan turunan yang khusus mengatur pengadaan
tanah, yang langsung ke tingkat peraturan presiden tanpa melalui peraturan pemerintah yaitu
Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden 148 Tahun 2015,
Peraturan Presiden 3 Tahun 2016, dan Instruksi Presiden 1 Tahun 2016. Sebagai respon atas peraturan
presiden tersebut, berbagai kementerian dan lembaga di jajaran eksekutif terkait juga menerbitkan
berbagai aturan yang khusus mengatur pengadaan tanah dan menyimpangi kaidah yang berlaku
umum seperti Peraturan Mahkamah Agung 2 dan 3 Tahun 2016 yang menyimpangi hukum acara
TUN dan acara Perdata, kemudian Peraturan Menteri Keuangan 13 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri
Keuangan 10 Tahun 2016 yang mengatur standar biaya khusus pengadaan tanah. Namun, masih
terdapat berbagai aturan yang belum diatur secara khusus terkait pengadaan tanah terutama pada
tahap pelaksanaan pengadaan tanah. Sebagai contoh belum adanya aturan khusus untuk tanah
instansi, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah fasilitas umum (fasum), dan tanah fasilitas sosial (fasos)
yang seluruhnya masih diatur lembaga masing-masing sehingga sering menghambat pelaksanaan
pengadaan tanah. Oleh karena itu, diperlukan unifikasi hukum terhadap aturan pengadaan tanah
yang meliputi Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri/Lembaga yang
menyimpangi ketentuan yang umum karena pengadaan tanah bagi pembangunan seharusnya
diletakkan sebagai hukum yang khusus.
Kata kunci: Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Unifikasi Hukum Pengadaan Tanah,
Aturan Teknis Pengadaan Tanah, Lex Specialis Pengadaan Tanah.

A. Pendahuluan

Latar Belakang
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum (PTBKU) telah lama ada dan
dilaksanakan di Republik Indonesia. Pelaksanaan PTBKU pada Rezim Orde Baru awalnya

menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA) beserta aturan pendukung dan aturan trurunannya seperti Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda di Atasnya
(UUPHTB).

Kemudian pada tahun 1993, pemerintah saat itu menerbitkan aturan khusus PTBKU
dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Akan tetapi, pelaksanaan Keppres

55/1993 tersebut diindikasikan banyak menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

429