Page 438 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

430 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

1
dalam pelaksanaan PTBKU milik warga masyarakat. Pelanggaran HAM yang terjadi antara
lain: penyitaan lahan dengan terbitnya sertifikat baru, penyitaan lahan dengan klaim sepihak,
2
perampasan lahan dengan pematokan/pemagaran, dan sebagainya. Hal tersebut diakibat-
kan luas dan kuatnya serta sentralistiknya pemerintah dalam melaksanakan PTBKU. Salah

satu contoh luasnya kewenangan pemerintah yang diwakili oleh Panitia Pengadaan Tanah
(P2T) dalam melakukan PTBKU terlihat pada pasal 19 Keppres 55 Tahun 1993 Apabila musya-
warah telah diupayakan berulangkali dan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti

kerugian tidak tercapai juga, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan keputusan
mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dengan sejauh mungkin memperha-
tikan pendapat, keinginan, saran, dan pertimbangan yang berlangsung dalam musyawarah.
Seiring berjalannya waktu dan bergantinya rezim pemerintahan, PTBKU memiliki dasar

hukum baru melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Salah satu hal krusial yang
3
mulai diperkenalkan pada Perpres Lama adalah adanya Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah.
Akan tetapi, tugas Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah tersebut kontradiktif dengan tugas dan

fungsi P2T yang juga melakukan penilaian harga tanah sebagaimana terlihat pada pasal 7
huruf (c) yang menyebutkan bahwa P2T bertugas menaksir dan mengusulkan besarnya
ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Dalam perkembangannya, pemerintah menerbitkan peraturan penyempurna dengan
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres 36 Tahun 2005
(Perpres Lama). Perpres 65/2006 tersebut menyempurnakan tugas dan fungsi Lembaga/Tim
Penilai Harga Tanah yang dimuat pada pasal 15 ayat (1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi

didasarkan atas:
a. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai
Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga
Tanah yang ditunjuk oleh panitia.

Perpres 65/2006 ini juga menambahkan pengaturan mengenai mekanisme pengajuan
keberatan harga atas ganti rugi karena dianggap jumlahnya kurang layak, dengan cara
4
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi oleh si pemilik hak.
Kemudian terbit lah undang-undang 2 Tahun 2012 (UU 2/2012) tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang saat ini menjadi aturan induk
bagi pelaksanaan PTBKU dengan berbagai aturan pelaksananya. Dengan berlakunya UU
2/2012 maka seluruh kegiatan PTBKU yang dilaksanakan oleh pemerintah mengacu pada UU

1 Agus Heruanto Hadna, Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Dalam Birokrasi Pada Kasus
Pembebasan Tanah (Yogyakarta: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 1 Februari 1998), hlm.
59 & 60.
2 Ibid, hlm. 60 & 61.
3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, pasal 1 angka 12.
4 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres 36 Tahun 2005, pasal 18A.