Page 439 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Ibrahim Hasan: Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk ... 431

tersebut. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh
pihak pemerintah menjadi aturan hukum yang khusus yaitu pengadaan tanah yang memiliki
prosedurnya sendiri, khusus dilaksanakan hanya oleh pemerintah, dan memiliki batasan
waktu tertentu yang seharusnya dipatuhi. Sebagai konsekuensinya, aturan pelaksana sampai
aturan teknis PTBKU dapat dikategorikan sebagai aturan hukum khusus yang berbeda
dengan aturan hukum umum.

Tujuan
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016, pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik

Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, penyediaan tanahnya dilakukan melalui
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum dengan menggunakan waktu minimum. Berdasarkan amanat
Perpres 58/2017 tersebut, pelaksanaan PTBKU sudah seharusnyalah dilaksanakan dengan
sesegera mungkin (waktu minimum) dengan tetap memperhatikan tata kelola dan asas-asas

umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu tujuan dari tulisan ini yaitu:
1. Menginventarisir berbagai aspek pengadaan tanah yang belum memiliki pengaturan
khusus terkait PTBKU.Dengan mengetahui seluruh aspek yang memerlukan pengaturan
khusus terkait PTBKU, dapat diketahui permasalahan apa yang sering terjadi pada praktik
di lapangan dan didiskusikan solusinya.

2. Mengusulkan kepada pemerintah untuk dapat mempertimbangkan penerbitan aturan
khusus PTBKU yang belum diatur secara khsus dengan harapan proses PTBKU dapat
menjadi lebih cepat dan terarah dengan diterbitkannya aturan khusus tersebut oleh
pemerintah.

Permasalahan

Bagaimana efektifitas pelaksanaan PTBKU di dalam praktek dikaitkan dengan berbagai
aturan PTBKU yang telah ada, mulai dari level tertinggi seperti UU 2/2012 dan UU lain yang
terkait seperti UUPA, Perpres pelaksana, sampai dengan peraturan teknis yang berlaku
seperti Peraturan Kepala BPN, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan peraturan terkait

PTBKU lainnya.
Kemudian menemukan sejauh apakah ketiadaan peraturan khusus PTBKU berperan
penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan yang menyebabkan
terhambatnya progres PTBKU.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan hanyalah melalui penelitian hukum normatif yang menggu-
nakan dan membandingkan berbagai aturan tertulis terkait PTBKU.