Page 443 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Ibrahim Hasan: Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk ... 435

perubahan peruntukan tanah wakaf dapat dilakukan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan
wakaf sesuai dengan apa yang diikrarkan oleh wakif dan karena kepentingan umum. Selain
itu, perubahan peruntukan tersebut juga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari
7
Menteri Agama.
Adapun proses ubah status tanah wakaf, baik itu karena kepentingan umum, tidak dapat
digunakan lagi, atau karena alsan keagamaan mendesak, haruslah melalui proses sebagai
8
berikut:
a. Diawali dengan Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui
Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan
status/tukar menukar tersebut;
b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen

Agama kabupaten/kota;
c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan
tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan
selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;

d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut
dengan dilampiri basil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan

e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat
dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau
lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.
Berdasarkan alur tersebut, dapat terlihat bahwa paling tidak ada 5 (lima) tahapan dalam

melakukan perubahan peruntukan status wakaf. Seharusnya, terdapat prosedur khusus
mengenai perubahan peruntukan wakaf apabila terkait dengan pengadaan tanah bagi
kepentingan umum yang dapat memangkas alur perizinan wakaf tersebut dan mempercepat
proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

Tanah Milik Desa
Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai

9
salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Sedangkan yang
terkait dengan PTBKU adalah Tanah Kas Desa (TKD). Tidak ditemukan definisi apa yang
dimaksud dengan TKD pada Permendagri 1/2016, namun pengertian tersebut dapat terlihat
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pasal 11 jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006,
pasal 49.
8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Uu 41 Tahun 2006 tentang Wakaf,
pasal 51.
9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, pasal 1 angka
(26).