Page 448 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

440 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

berbeda dengan hukum adat di pedalaman Kalimantan dan Sumatera. Hukum adat
tersebut ada dan nyata di masyarakat, namun terkendala dalam legalisasi tanda bukti
tertulis kepemilikan hak adat yang berlaku di masyarakat sekitar. Hal ini menjadi penting
karena PTBKU yang dilaksanakan pemerintah jangan sampai menimbulkan konflik

agraria dan konflik sosial.

Daftar Pustaka

Agus Heruanto Hadna, Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Dalam Birokrasi Pada
Kasus Pembebasan Tanah (Yogyakarta: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik,
Volume 1 Februari 1998.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok

Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. (Jakarta: Djambatan, 2005.
Dominikus Rato, Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat.
Ilhami Bisri, SH, MPd, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum
di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU 41 Tahun 2006 tentang
Wakaf.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres 36 Tahun 2005.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan
Barang Milik Negara.
Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 3061/2.1/VII/2016 perihal Ketentuan Pengelolaan

Biaya Satgas A dan Satgas B Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.