Page 446 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

438 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Secara teknis sesuai PMK 111/2016, pelepasan Tanah Instansi yang tercatat sebagai BMN
terbagi menjadi dua bagian besar yaitu BMN yang tercatat pada Kementerian Keuangan
selaku Pengelola Barang dan BMN yang tercatat pada Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan selaku Pengguna Barang.

a. BMN yang tercatat pada Kementerian Keuangan
Diusulkan
Harus disetujui
No Nilai BMN Pelaksana untuk dhapus
oleh
oleh
1 ˃ 10 Milyar Rupiah Kemenkeu Kemenkeu Presiden
2 ≤ 10 Milyar Rupiah Kemenkeu Kemenkeu --

b. BMN yang tercatat pada Kementerian/Lembaga terkait
Diusulkan
Harus disetujui
No Nilai BMN Pelaksana untuk dhapus
oleh
oleh
1 ˃ 10 Milyar Rupiah K/L terkait Kemenkeu Presiden
2 ≤ 10 Milyar Rupiah K/L terkait K/L terkait Kemenkeu

Dalam hal ini, persetujuan terhadap peralihan atau penghapusan aset BMN/D yang
tercatat di Kementerian/Lembaga harus mendapatkan persetujuan minimal dari Kemente-

rian Keuangan yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Permasalahan yang lazim terjadi yaitu koordinasi antar instansi yang masih memiliki alur
birokrasi yang panjang, baik itu dari instansi yang memerlukan tanah maupun instansi yang
asetnya terkena pembebasan tanah demi kepentingan umum. Permasalahan selanjutnya

yaitu lamanya perizinan pelepasan atau pemindahan pencatatan aset dari instansi pemilik
aset yang terkena PTBKU kepada instansi yang memerlukan tanah.

Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum dan Fasos) terkait PTBKU penanganannya
hampir sama dengan pembebasan Tanah Instansi. Perbedaannya terletak pada kepemilikan
atau dasar/alas hak atas tanah Fasum dan Fasos yang lazimnya dimiliki oleh pemerintah

daerah setempat, apakah itu bupati, walikota, atau pemerintah desa. Fasum dan Fasos ini
dapat berbentuk taman kota atau taman komplek, pemakaman umum atau pemakaman
desa, taman bermain umum, tempat ibadah, dan sebagainya.

Salah satu contoh Fasum dan Fasos adalah bangunan atau lokasi Prasarana, Sarana, dan
Utilitas (PSU) umum yang wajib dibuat dan diserahkan oleh Pengembang kepada pemerintah