Page 467 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Agus Surono: Penyelesaian Permasalahan Ganti Rugi Pengadaan Tanah ... 459

III. Penutup
Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut diatas baik dari latar belakang masalah, rumusan masalah
hingga pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertama, bahwa sistem pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tol
sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, secara
yuridis telah memberikan kepastian hukum dan keadilan hak-hak korban, namun

demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat adanya praktek mall administrasi
dalam setiap tahapan-tahapan dalam pengadaan tanah dan bahkan ada indikasi
markup dalam pelaksanaannya.
2. Kedua, bahwa penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah di

Kabupaten Kendal terdapat dua cara penyelesaian permasalahan yaitu terkait adanya
mall administrasi harus dilakukan pemutahiran data nominative dengan cara
melakukan overlay antara hasil dari Satgas B Pengadaan Tanah dan penghitungan
kembali nilai besaran ganti rugi berdasarkan hasil pemutahiran data nominatif.

Sedangkan terkait permasalahan yang kedua, terkait adanya indikasi praktek markup
harus dilaporkan kepada inspektorat setempat dan juga sekaligus kepada aparat
penegak hukum.

Saran
Adapun saran yang dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, perlu dilakukan sosialisasi terhadap peraturan pengadaan tanah sehingga
masyarakat benar-benar memahami akan hak-haknya.

Kedua, perlu pelibatan pengawas dari lembaga baik aparat penegak hukum agar dapat
dilakukan pencegahan praktek mall administrasi, manipulasi dan markup.

Daftar Pustaka

Asikin, Zaenal, ”Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan
Infrastruktur Publik.” Mimbar Hukum. Vol. 25 No. 1. Februari 2013. Yogyakarta:
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Abdurrahman. 1994. Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ganindha, Ranitya, ”Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah Sebagai Alternatif
Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat.” Arena Hukum, Vol. 9 No. 3 Desember 2016.

Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
Haryati, ”Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum.” Hukum dan
Dinamika Masyarakat, Vol. 5 No. 1 Oktober 2007.

Inggrid Lumenta, Angelia, ”Persoalan Ganti Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Pembangunan.” Lex Privatum, Vol.II No. 3 Oktober 2014.