Page 470 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

462 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

berkurangnya penguasaan lahan pertanian, yang disebabkan oleh peralihan fungsi lahan
pertanian untuk berbagai keperluan di luar bidang pertanian. Di bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat, berdasarkan target Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, kebutuhan pengadaan tanah untuk tahun 2015-2019 diperkirakan

mencapai 133.657 hektar, terdiri atas 21.172 hektar untuk bidang jalan, 111.437 hektar untuk
bidang sumber daya air, 592 hektar untuk bidang cipta karya, dan 456 hektar untuk
3
perumahan rakyat. Gambaran kebutuhan tanah sebagaimana diuraikan hanya merupakan
sebagian dari kebutuhan tanah untuk pembangunan. Artinya, jumlah kebutuhan tanah yang
sebenarnya tentu lebih banyak dari data yang ditunjukkan, seiring dengan meningkatnya
pembangunan di berbagai bidang.
Salah satu kegiatan pembangunan yang membutuhkan tanah dalam jumlah yang banyak

adalah pembangunan infrastruktur, antara lain pembangunan pembangkit tenaga listrik.
Pembangunan pembangkit listrik dipandang sangat penting untuk mengatasi krisis listrik
nasional. Data dari Rencana Umum Kelistrikan Nasional 2008 s.d 2027 sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

2682K/21/MEM/2008 tanggal 31 November 2008, perkiraan kebutuhan listrik di daerah Jawa,
Bali, dan Madura untuk tahun 2014 sebesar 43.144 MW, sedangkan perkiraan pasokan listrik
di daerah Jawa, Bali, dan Madura tersebut hanya sekitar 14.057 MW, untuk kebutuhan
4
Indonesia diperkirakan sebesar 56.336 MW, sedangkan pasokannya hanya 18.015 MW.
PLTU Batang, proyek pembangkit listrik yang kapasitasnya 2 X 1000 MW merupakan
proyek yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya pemerintah guna menanggulangi krisis
listrik nasional. Pembangunan PLTU Batang merupakan pembangunan infrastruktur dengan

pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau Public-Private Partnership (PPP).Proyek
KPS PLTU Batang ini merupakan proyek showcase KPS skala besar pertama dengan nilai
investasi lebih dari Rp 54 Triliun, sekaligus proyek KPS pertama yang dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan

Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Kebutuhan tanah untuk pembangunan PLTU
Batang secara keseluruhan, disajikan pada Tabel 1, namun dalam kajian ini dibatasi pada
tanah untuk pembangunan power block seluas 226,4 Ha yang terletak di wilayah Desa

Ujungnegoro dan Karanggeneng, Kecamaan Kandeman serta Desa Ponowareng Kecamatan
Tulis Kabupaten Batang.

3 Pernyataan yang disampaikan Hediyanto W Husaini mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dalam kegiatan Rakernas 2015 Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN pada tanggal
27 Januari 2015, diakses dari <http://www.pu.go.id/main/view_pdf/9935 >, (7 Mei 2016)
4 Lihat eksepsi Tergugat (Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan PT. PLN (persero)) sebagaimana terdapat
dalam Putusan Kasasi Nomor 02K/TUN/2016