Page 468 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

460 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Kalo, Syafruddin. 2004. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Jakarta: Pustaka Bangsa.
Limbong, Bernhard. 2015. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Margaretha
Pustaka.

Mudakir, Iskandar Syah. 2014. Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum,Upaya Masyarakat Yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak, Jakarta: Jala
Permata Aksara.

Marsoem, Sudjarwo., Adi, Wahyu., Manopo, Pieter G. 2015. Pedoman Lengkap Ganti Untung
Pengadaan Tanah. Jakarta: Renebook.
Octavia Debora Pessak, Romana, ”Penerapan Hukum standar Ganti Rugi Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum.” Lex Administratum, Vol. V No. 3.

Mei 2017. Manado: Pascasarjana Unsrat.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi
Pembangunan Untuk kepentingan Umum.
Susanto., Bambang, Ali Berawi., Mohamed, ”Perkembangan Kebijakan Pembiayaan

Infrastruktur Transportasi Berbasis Kerjasama Pemerintah swasta di Indonesia.” Jurnal
Transportasi, Vol. 12 No. 2 Agustus 2012. Depok: Universitas Indonesia.
Santoso, Urip, ”Perolehan Tanah Oleh Pemerintah Daerah Yang Berasal Dari Tanah Hak

Milik.” Jurnal Perspektif, Vol. XX No. 1 Januari 2015. Surabaya: Fakultas Hukum
Universitas Airlangga.
Sutedi, Adrian. 2008. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Pembangunan. Jakarta: sinar Grafika.

Utama, Dwinanta, ”Prinsip dan Strategi Penerapan ”Public Private Partnership” Dalam
Penyediaan Infrastruktur Transportasi.” Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia,Vol. 12
No. 3, Desember 2010.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.