Page 473 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 473

Suhadi: Perolehan Tanah untuk Pembangunan PLTU Jawa Tengah ...     465

                                  11
             tanggal 17 Juni 2011.  Adaro Power merupakan 100 persen anak usaha dari Adaro Energy,
             perusahaan  tambang  batubara  internasional  dari  Indonesia.  Electric  Power  Development
             merupakan perusahaan utility dari Jepang dengan pengalaman mengoperasikan PLTU kelas
             1000 MW. Ithocu Corporation merupakan perusahaan kelas dunia dengan keunggulan di

             bidang konstruksi dan keuangan. Kepemilikan saham dari ketiga perusahaan tersebut adalah
                                                                  12
             PT. Adaro Power 34%, J-Power 34%, dan Ithocu 32%.
                  Tiga  perusahaan  tersebut  akhirnya  mendirikan  perusahaan  PT.  Bhimasena  Power

             Indonesia.  PT  Bhimasena  Power  Indonesia  merupakan  perusahaan  yang  didirikan  dalam
             rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) . Akta
             Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bhimasena Power Indonesia dibuat oleh Toni Muhayar,
             S.H., (sebagai notaris pengganti pada Kantor Notaris/PPAT Risbert, S.H., M.H., di Jakarta)
                                             13
             Nomor 09 Tangggal 25 Juli 2011.  Pengesahan PT. Bhimasena Power Indonesia sebagai badan
             hukum  perseroan  ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Azasi
                                                                                                        14
             Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-37449.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011.
             Berdasarkan Akta Pendirian PT. Bhimasena Power Indonesia diketahui bahwa PT. Bhimasena

             Power Indonesia merupakan gabungan dari 3 (tiga) perusahaan, yaitu (1) PT. Adaro Power
             yang berkedudukan di Jakarta Selatan, (2) Electric Power Development, Co.Ltd yang berke-
             dudukan di Jepang, dan (3) Ithocu Corporation, yang berkedudukan di Jepang. Berdasarkan

             Akta  Pendirian  itu  juga  diketahui  bahwa  maksud  dan  tujuan  perseroan  adalah  bergerak
             dalam bidang Pembangkit Tenaga Listrik dan Transmisi Tenaga Listrik. Secara lebih rinci,
             kegiatan-kegiatan yang dapat dijalankan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia adalah:
                a.  Menjalankan kegiatan-kegiatan dalam penyediaan tenaga listrik dan transmisi tenaga

                   listrik
                b. Memasarkan hasil-hasil usaha dalam bidang pembangkit listrik dan transmisi tenaga
                   listrik
                c.  Menjalankan kegiatan-kegiatan dan usaha guna mencapai dan sesuai dengan maksud

                   dan tujuan dalam bidang tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik.
                  Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dinyatakan  bahwa,  pertama,  pembangunan  PLTU
             Batang adalah pembangunan infrastruktur kelistrikan sebagai bagian dari MP3EI yang berada

             pada Koridor Ekonomi Jawa. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa PLTU Batang adalah
             proyek pemerintah Pusat yang lokasinya ada di daerah yaitu di Kabupaten Batang Provinsi
             Jawa Tengah. Kedua, Pembangunan proyek PLTU Batang menggunakan model Kerjasama
             Pemerintah dan Swasta (KPS), yaitu antara PT. PLN (Persero) dan PT. Bhimasena Power

             Indonesia, sebuah badan usaha swasta yang merupakan konsorsium dari 3 perusahaan, yang


                11 Ibid.
                12 Materi presentasi PLTU Batang 2 X 1000 MW PT. Bhimasena Power Indonesia, Januari 2012.
                13 Lihat Salinan Akta Notaris/PPAT Jakarta, Risbert, S.H., M.H Nomor 09 Tanggal 25 Juli 2011.
                14  Selengkapnya lihat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor
             AHU-37449.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478