Page 475 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Suhadi: Perolehan Tanah untuk Pembangunan PLTU Jawa Tengah ... 467

Berdasarkan izin lokasi yang diperolehnya, PT. Bhimasena Power Indonesia telah
melakukan perolehan tanah melalui perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah dari para
pemilik tanah yang tanahnya masuk dalam lingkup izin lokasi tersebut. Melalui pelepasan
hak atas tanah maka hubungan hukum antara pemilik dengan tanah menjadi putus, sehingga

status tanah berubah menjadi tanah negara. Tanah negara yang berasal dari tanah hak inilah
yang dimohon oleh PT. Bhimasena Power Indonesia untuk pembangunan PLTU Batang.
Kegiatan pelepasan hak atas tanah ini di masyarakat lebih dikenal dengan istilah jual beli

tanah antara PT. Bhimasena Power Indonesia dengan pemegang hak atas tanah (pemilik
tanah), sehingga terjadi pemindahan hak.
Pemindahan hak dilakukan melalui cara jual beli langsung antara PT. Bhimasena Power
Indonesia dengan pemilik tanah. Terkait dengan harga tanah yang dijualbelikan, data

penelitian menunjukkan bahwa harga tanah dalam jual beli antara pihak PT. Bhimasena
Power Indonesia dengan warga mengalami fluktuasi, dalam arti terjadi beberapa kali
perubahan harga, dimulai dari Rp. 35.000 (tiga puluh limaribu rupiah) per meter persegi,
menjadi Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) per meter persegi, Rp. 50.000 (lima puluh ribu

rupiah) per meter persegi dan yang paling banyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per meter
persegi. Namun dalam perkembangannya ada juga yang tanah warga dihargai sampai dengan
16
Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per meter persegi. Meskipun tanah milik warga sudah
dihargai relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasaran di daerah tersebut pada saat
dilakukannya transaksi, data penelitian menunjukkan masih ada warga yang tidak mau
menjual tanahnya kepada PT. Bhimasena Power Indonesia. Achmad Taqwa Aziz mencatat
sampai dengan bulan September 2013 jumlah lahan yang sudah dibebaskan mencapai sekitar

85 persen atau sekitar 192 hektar dari total luas lahan yang dibutuhkan yaitu 226
17
hektar. Secara keseluruhan total tanah yang belum dapat dibebaskan oleh PT. Bhimasena
18
Power Indonesia luasnya mencapai 125.146 meter persegi.

3. Perolehan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Batang Melalui Pengadaan Tanah
Data penelitian juga menunjukkan bahwa melalui instrumen izin lokasi, PT. Bhimasena
Power Indonesia tidak mampu memperoleh tanah sesuai kebutuhannya dalam rentang

waktu yang diberikan oleh izin lokasi. Masih ada tanah seluas 125.146 m2 yang tidak dapat
dibeli dari pemilik tanah. Ketidakmampuan PT. Bhimasena Power Indonesia membebaskan
tanah dalam tenggang waktu yang diberikan disebabkan karena mengalami kendala, yaitu
ada beberapa pemilik tanah yang tidak mau menjual tanahnya. Sehubungan dengan hal

16 Berdasarkan wawancarapeneliti dengan beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Batang, Kantor
Pertanahan Kabupaten Batang, perangkat desa dan warga desa Karanggeneng, Ujungnegoro dan
Ponowareng Kabupaten Batang.
17 Achmad Taqwa Aziz, op cit, hal 610.
18 Lihat Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 m2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga
Uap Jawa Tengah 2 X 1000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.