Page 476 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

468 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

tersebut, sisa lahan seluas 125.146 m2 akhirnya perolehan tanahnya dilakukan melalui cara
pengadaan tanah berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Penetapan lokasi pengadaan tanah dilakukan ole Gubernur Jawa Tengah melalui
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan

Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 m2 Pembangunan Pembangkil
Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.
Dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 tersebut dengan jelas

dinyatakan bahwa penetapan lokasi diberikan kepada Unit Induk Pembangunan VIII PT. PLN
(Persero). Hal ini berarti instansi yang membutuhkan tanah terkait sisa lahan ini bukan lagi
PT. Bhimasena Power Indonesia tetapi PT. PLN (Persero). Lokasi pengadaan tanah sisa lahan
seluas 125.146 m2 ini berada di Desa Karanggeneng dan Desa Ujungnegoro Kecamatan

Kandeman, dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Tanah seluas 125.146
m2 itu terdiri atas 92 bidang tanah yang bidang-bidangnya tersebar (tidak merupakan satu
19
blok) Secara rinci jumlah bidang tanah di masing-masing desa disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2: Jumlah Bidang Tanah Per Desa dari Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan
Tanah
No Desa Nomor Bidang Jumlah Bidang
1 Ujungnegoro 1 s.d 4 dan 33 sd 44 16
2 Karanggeneng 5 s.d 32 dan 45 s.d 66 49
3 Ponowareng 67 s.d 79 dan 80 s.d 92 27
Jumlah 92

4. Tanah Untuk Pembangunan PLTU Batang: Tanah Untuk Kepentingan Umum
yang Dilaksanakan oleh Badan Usaha Swasta
Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa perolehan tanah untuk pem-

bangunan PLTU Batang diperoleh melalui dua cara, yaitu (1) jual beli tanah secara langsung
antara PT. Bhimasena Power Indonesia dengan pemilik tanah, dengan dasar izin lokasi, dan
(2) pelepasan hak atau pembebasan tanah melalui kegiatan pengadaan tanah. Selain itu,
terkait dengan cara perolehan tanahnya ini menjadi jelas bahwa pembangunan PLTU Batang

pada awalnya ditempatkan sebagai proyek swasta, dan tidak sejak awal dikategorikan sebagai
proyek pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah. Karena
PLTU Batang dikategorikan sebagai proyek swasta maka tanah untuk Pembangunan PLTU
Batang diperoleh berdasarkan izin lokasi melalui cara jual beli langsung antara pemilik tanah

dengan pihak PT. Bhimasena Power Indonesia.

19 Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 Tentang Persetujuan
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 m2 Pembangunan Pembangkit Listruk
Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.