Page 478 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

470 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

oleh badan usaha swasta, dilakukan langsung dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara
lain yang disepakati oleh pihak yang berhak dengan badan usaha swasta.
Keberadaan Pasal 121 A ini apabila dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 2 tahun
2012 merupakan bentuk pengaturan baru yang sebelumnya tidak diatur, dan merupakan

bentuk pengaturan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini
sangat jelas apabila dikaitkan dengan Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (1) serta Pasal 12 ayat (1). Pasal
6 dengan tegas mengatur bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum

diselenggarakan oleh Pemerintah. Pasal 11 ayat (1) Pengadaan Tanah untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan
tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dengan rumusan ini
dapat dimaknai bahwa penyelenggara pengadaan tanah adalah Pemerintah, artinya pihak

yang memerlukan dan kemudian menyediakaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan itu
adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan bukan badan
usaha swasta. Tanah dari kegiatan pengadaan ini selanjutnya dimiliki Pemerintah atau
Pemerintah Daerah, dan apabila instansi yang memerlukan pengadaan tanah adalah BUMN

tanahnya menjadi milik BUMN.
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kerjasama dengan pihak swasta dimung-
kinkan dalam hal pembangunan untuk kepentingan umum, salah satunya adalah pem-

bangunan pembangkit listrik. Pasal 10 huruf (f) menegaskan bahwa pembangunan pembang-
kit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik termasuk pembangunan untuk
kepentingan umum. Pasal 12 ayat (1) menegaskan bahwa pembangunan untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sampai dengan huruf r wajib dise-

lenggarakan Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan
PLTU Batang, pembangunan PLTU Batang dengan model kerjasama antara Pemerintah dan
Swasta memang dapat dilakukan karena pembangunan pembangkit listrik merupakan salah

satu jenis pembangunan yang dapat dikerjasamakan, tetapi Pasal 12 ayat (1) tidak mengatur
tentang pengadaan tanahnya. Dengan melandaskan pada ketentuan Pasal 11 Undang Undang
Nomor 2 Tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum (termasuk tanah untuk

PLTU Batang), wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki
Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Ketidakjelasan masalah pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dengan
skema kerjasama pemerintah dan swasta dalam perkembangan peraturan perundang-

undangan terkini, diatasi melalui Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015. Dalam
Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 penyelenggara atau pelaksana pengadaan tanah
maknanya diperluas, yaitu selain pemerintah adalah juga badan usaha swasta, yaitu badan

usaha swasta yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dan mendapatkan penugasan
khusus pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Hal