Page 474 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 474
466 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya
merupakan bentuk penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Ketiga,
dalam pandangan pemerintah PLTU Batang merupakan bagian dari program penambahan
kapasitas listrik pada sistem Jawa Bali, khususnya penambahan pembangkit sistem Jawa
Bali.Dengan tambahan kapasitas pembangkit beserta jaringan transmisi pendukungnya,
kebutuhan listrik nasional akan tercukupi dan merata sedemikian rupa hingga rasio
elektrifikasi pada 2019 dapat menyentuh 97%, yang dampaknya diperkirakan akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan
keterserapan tenaga kerja baru.
2. Perolehan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Batang Melalui Izin Lokasi
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 2015 tentang Izin Lokasi memberikan pengertian izin lokasi adalah izin yang diberikan
kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman
modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah
tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 merupakan pengganti dari
Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999
tentang Izin Lokasi.Pasal 3 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 ini
menyatakan bahwa tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut
Rencana Tata Ruang Wilayah diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana
penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan pena-
naman modal yang dipunyainya.
Keputusan Bupati Batang Nomor 460/06/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pemberian
Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 X 1.000 MW Kepada
PT. Bhimasena Power Indonesia Di Desa Ujungnegoro Desa Karanggeneng Kecamtan Kan-
deman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang antara lain menetapkan
menyetujui pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan power block untuk PLTU
Batang kepada PT. Bhimasena Power Indonesia. Dengan demikian, dilihat dari terbitnya izin
lokasi bagi pembangunan PLTU Batang ini menjadi jelas bahwa PLTU Batang adalah proyek
penanaman modal yang dilakukan oleh swasta atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa
pembangunan PLTU Batang adalah proyek badan usaha swasta. Melalui izin lokasi, salah satu
hal yang patut digarisbawahi adalah perolehan tanah didasarkan kepada pihak yang
membutuhkan tanah adalah perusahaan atau badan usaha swasta, bukan melihat penggu-
naan tanah itu akan digunakan untuk pembangunan apa. Dalam kaitan ini Achmad Taqwa
Aziz 15 berpendapat bahwa jenis pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Batang
tergolong pengadaan tanah untuk kepentingan swasta dalam rangka menunjang kepentingan
umum, yaitu penyediaan infrastruktur pembangkit listrik.
15 Achmad Taqwa Aziz. “Masalah Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU di Batang” dalam
Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan. PPPM-STPN Nomor 40 Tahun 13, Oktober 2014, hal 601-620.
