Page 479 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Suhadi: Perolehan Tanah untuk Pembangunan PLTU Jawa Tengah ... 471

ini terlihat dari perluasan pengertian instansi dalam Peraturan Presiden 148 tahun 2015, yang
dimaksudkan instansi yang memerlukan tanah adalah lembaga negara, kementerian, dan
lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,
dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus

pemerintah dan badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga
negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang

mendapat penugasan khusus pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk
kepentingan umum. Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 berdasar pada Pasal 12 ayat
(1) yang dapat dikerjasamakan antara pemerintah dan badan usaha adalah pembangunan
untuk kepentingan umum, dan bukan penyelenggaraan pengadaan tanahnya. Dengan

demikian dari sisi ini dapat dikatakan kepentingan untuk melibatkan swasta dalam
penyelenggaraan pengadaan tanah telah nyata sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 148 Tahun 2015. Hal demikian patut untuk dikaji lebih dalam lagi agar konsistensi
antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah denga peraturan yang lebih tinggi

tetap terjamin. Lebih dari itu, kejelasan pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum dan bagi pembangunan untuk kepentingan swasta tetap dapat
dilakukan.

D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
a. Perolehan tanah untuk pembangunan PLTU Batang berdasarkan izin lokasi yang

diperoleh PT. Bhimasena Power Indonesia didasarkan pada Keputusan Bupati Batang
Nomor 460/06/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk
Keperluan Pembangunan Power Block Untuk PLTU 2 X 1.000 MW Kepada PT. Bhima-
sena Power Indonesia Di Desa Ujungnegoro Desa Karanggeneng Kecamtan Kandeman

dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang menunjukkan bahwa
sebagian tanah untuk pembangunan PLTU Batang adalah tanah untuk kepentingan
pembangunan yang dilakukan oleh badan usaha (swasta).

b. Perolehan tanah untuk pembangunan PLTU Batang melalui pengadaan tanah
berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 Tentang
Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 m2
Pembangunan Pembangkil Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1000 MW di Kabupaten

Batang Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa sebagian tanah untuk pem-
bangunan PLTU Batang adalah tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,
yaitu pembangunan pembangkit listrik.

c. Tanah untuk pembangunan PLTU Batang diperoleh melalui 2 cara yaitu melalui izin
lokasi dan melalui pengadaan tanah berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012.