Page 484 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

476 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

II. Hasil Pembahasan
Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional
Ketersediaan infrastruktur yang tidak mencukupi menjadi faktor yang paling bermasalah
dalam berbisnis di Indonesia (WEF, 2016). Peringkat daya saing infrastruktur Indonesia pada
tahun 2016 berada pada posisi 60 dari 138 negara dengan nilai 4.2. Beberapa faktor yang dinilai
untuk menentukan peringkat daya saing infrastruktur antara lain kualitas jalan, kualitas
jaringan kereta api, kualitas pelabuhan serta ditambah dengan kualitas pasokan listrik dan
jumlah saluran telepon tetap. Peringkat kualitas jalan, jaringan kereta api dan pelabuhan di
Indonesia dari 138 negara pada tahun 2016 masing-masing secara berurutan berada pada
posisi 75 (dengan nilai 3.9), 39 (nilai 3.8) dan 75 (nilai 3.9) (WEF, 2016).
Tahun 2015-2019 merupakan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

ketiga dari RPJPN 2005-2025. Pada periode ini arahan prioritas kebijakan pembangunannya
adalah “memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan mene-
kankan pencapaian daya saing” sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 (Kementerian
PPN/Bappenas, 2014, hal. 2-3). Presiden Jokowi yang memerintah pada periode 2015-2019
memasukkan arahan kebijakan pada RPJPN tersebut kedalam visi dan misi pembangunan
2015-2019 yang dijabarkan kedalam Nawacita keenam. Nawacita keenam pada Buku 1 RPJMN
terdapat 11 sub agenda prioritas antara lain (1) Membangun Konektivitas Nasional untuk
Mencapai Keseimbangan Pembangunan; (2) Membangun Transportasi Massal Perkotaan;

dan (3) Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar.

Gambar 1. Tahapan Pembangungn dan Arahan Kebijakan RPJPN 2005-2025

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2014, hal. 2-3

Proyek-proyek strategis yang mendukung sasaran pembangunan pada Nawacita keenam
tersebut ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada Tahun 2017, Pemerintah

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 yang merubah Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Peraturan