Page 486 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

478 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Gambar 2. Tahapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Sumber: Resume Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi beru-

paya keras untuk mensukseskan pelaksanaan pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasio-
nal. Beberapa terobosan yang dilakukan adalah dengan melakukan revisi Peraturan Presiden
tentang penyelenggaraan pengadaan tanah serta Peraturan Menteri tentang pelaksanaan
pengadaan tanah dengan memangkas jangka waktu penyelesaian. Selain itu, Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/BPN pun mulai mengembangkan sebuah aplikasi pengadaan tanah
berbasis internet yang terintegrasi secara nasional. Penjelasan mengenai aplikasi ini akan
diuraikan pada subbagian selanjutnya.

Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Tanah di Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah
memulai mengimplementasikan penerapan teknologi informasi pada proses pengadaan

tanah. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan LP2B (Pusdatin) pada tahun
2015 memulai untuk mengembangkan sebuah aplikasi pengadaan tanah yang diberi nama
Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT). Aplikasi ini kemudian mulai dipergunakan pada

tahun 2016.
Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT) yang dikembangkan Pusdatin hanya menca-
kup tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yang menjadi tanggung jawab Kementerian
ATR/BPN. SIPT mengubah pola pelaksanaan pengadaan tanah di Kantor Wilayah BPN Pro-

vinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dari semula secara manual menjadi berbasis
internet yang terhubung dengan basis data pertanahan (KKP dan geoKKP) yang berada di
Pusat. Pemograman aplikasi SIPT mengacu pada tahapan pelaksanaan pengadaan tanah pada