Page 488 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

480 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

geoKKP. SIMPATI lebih menekankan pada mekanisme dan kemudahan dalam melaksanakan
pengadaan tanah serta managemen arsip pengadaan tanah sehingga lebih mudah diakses
sewaktu-waktu diperlukan. Pengembangan serta sinkronisasi aplikasi SIPT dan SIMPATI
oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dapat dilaksanakan agar diperoleh suatu

sistem pengadaan tanah yang terpadu dan dapat dipergunakan secara nasional.

Kendala, Solusi dan Pengembangan Aplikasi Pengadaan Tanah

Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT) yang dikembangkan oleh Pusdatin belum
dilaksanakan secara optimal. Hingga Tahun 2017 baru terdapat 11 Kantor Wilayah BPN
Provinsi yang menggunakan SIPT yaitu (1) Kanwil BPN Provinsi Riau; (2) Kanwil BPN Provinsi
Sumatera Selatan; (3) Kanwil BPN Provinsi Bengkulu; (4) Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat; (5)

Kanwil BPN Provinsi Banten; (6) Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah; (7) Kanwil BPN Provinsi
Jawa Timur; (8) Kanwil BPN Provinsi Bali; (9) Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan; (10)
Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara; (11) Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penerapan aplikasi SIPT masih menjadi kendala dikarenakan beberapa faktor yaitu (1)

kekurangan jumlah personil di bidang pengadaan tanah pada Kantor Wilayah BPN Provinsi
untuk mengoperasionalkan aplikasi SIPT; (2) sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/BPN masih belum optimal pada tahap-tahap awal pengembangan

aplikasi SIPT; (3) beberapa fitur pada aplikasi SIPT yang dianggap menyulitkan personil pada
Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk dilaksanakan seperti memasukan koordinat peta
penetapan lokasi pada SIPT Versi 1; dan (4) Penerapan jangka waktu yang dikunci sesuai
dengan peraturan yang masih tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pusdatin sebagai pengembangan aplikasi ber-
koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah sebagai penanggung jawab di Pusat
serta Kantor Wilayah BPN Provinsi sebagai pelaksana penggadaan tanah sekaligus pengguna
aplikasi SIPT. Pembandingan dengan aplikasi SIMPATI pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Pemalang juga dapat dilaksanakan sehingga dapat saling melengkapi untuk menciptakan
sistem informasi pengadaan tanah yang terpadu, interaktif dan dapat dimanfaatkan secara
nasional. Beberapa pengembangan aplikasi SIPT yang dapat diusulkan antara lain:

a) SIPT tidak hanya dipergunakan pada tahap pelaksanaan pengadan tanah oleh Kemen-
terian Agraria dan Tata Ruang/BPN namun juga dikembangkan untuk dilaksanakan mulai
dari tahap persiapan pengadaan tanah oleh Pemerintah Daerah;
b) SIPT dapat dijadikan sebagai sistem terpadu pelayanan pengadaan tanah terutama pada

tahap perencanaan dimana Instansi yang memerlukan tanah dapat memperoleh informasi
mengenai perkiraan jumlah bidang tanah (baik yang bersertipikat maupun yang belum
bersertipikat), data perkiraan nilai ganti kerugian berdasarkan zona nilai tanah yang

dibuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta perkiraan jumlah masyarakat yang akan
terkena dampak pengadaan tanah;