Page 485 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Ganang Prakoso: Penguatan Sistem Informasi Pengadaan Tanah Terpadu ... 477

Presiden ini tidak hanya merubah jumlah dan proyek strategis namun juga merubah
beberapa ketentuan tentang jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanahnya. Secara total
terdapat 245 proyek strategis nasional dan ditambah dengan 1 program pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan serta 2 program industri pesawat terbang. Khusus untuk

pengembangan infrastruktur jalan (termasuk jalan tol), infrastruktur kereta api, infrastruktur
bandara dan pelabuhan secara berurutan berjumlah 74 proyek, 23 proyek, 8 proyek dan 10
proyek. Rincian PSN bidang infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Proyek Strategis Nasional Berdasarkan Jenis Proyek
No Jenis Proyek Jumlah Proyek

1. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol 69 proyek
2. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan 5 proyek
Nasional/Strategis Nasional Non-Tol

3. Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api 15 proyek
Antar Kota
4. Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api 8 proyek
Dalam Kota

5. Proyek Revitalisasi Bandar Udara 4 proyek
6. Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru 3 proyek

7. Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya 1 proyek
8. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan 10 proyek
Pengembangan Kapasitas
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin ketersediaan tanah bagi pem-
bangunan untuk kepentingan umum. Amanat tersebut terdapat dalam Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum. Undang-Undang tersebut juga telah menentukan kriteria pem-

bangunan yang termasuk kepentingan umum yang berjumlah 18 jenis pembangunan. Selain
itu, undang-undang ini pun mengatur lebih jelas tentang tahapan-tahapan dan penanggung
jawab penyelenggaraan pengadaan tanah dimana dibagi menjadi 4 tahapan yaitu (1) Tahap
Perencanaan menjadi tanggung jawab Instansi yang memerlukan tanah; (2) Tahap Persiapan

menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi; (3) Tahap Pelaksanaan menjadi tanggung
jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; dan (4) Tahap Penyerahan Hasil menjadi
tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Tahapan penyelenggaraan

pengadaan tanah secara singkat dapat dilihat pada Gambar 2.