Page 480 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 480

472    Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya



                   Perolehan tanah bagi kegiatan pembangunan melalui dua cara sekaligus ini merupakan
                   cara  perolehan  tanah  yang  tidak  lazim  untuk sebuah  proyek  pembangunan,  karena
                   pada  umumnya  pengadaan  tanah  menggunakan  salah  satu  dari  dua  cara  tersebut.
                   Tanah untuk kepentingan swasta dalam rangka penanaman modal berdasarkan izin

                   lokasi  dilakukan  melalui  jual  beli,  sedangkan  perolehan  tanah  bagi  pembangunan
                   untuk kepentingan umum dilakukan melalui pengadaan tanah. Tanah yang diperoleh
                   melalui pengadaan tanah ini dalam kenyataannya juga digunakan oleh swasta.


             2.  Saran
                  Perolehan tanah melalui izin lokasi dan pengadaan tanahsekaligus dalam pembangunan
             PLTU Batang menunjukkan adanya ketidakjelasan skema kerjasama pemerintah dan swasta

             dalam  hal  pengadaan  tanahnya.  Dalam  proyek  pembangunan  yang  termasuk  kategori
             pembangunan  untuk  kepentingan  umum  tetapi  pelaksanaan  pembangunannya
             dikerjasamakan antara pemerintah dan swasta, perlu adanya kejelasan pengadaan tanahnya
             menjadi tanggung jawab pemerintah atau swasta. Dengan melihat praktik perolehan tanah

             untuk pembangunan PLTU Batang, akan lebih baik apabila pengadaan tanah dalam kegiatan
             pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang  dibangun  melalui  skema  kerjasama
             pemerintah dan swasta,  dilakukan oleh pemerintah dan tanahnya dimiliki oleh pemerintah.


             Daftar Pustaka
             Aziz, AchmadTaqwa. 2014. “MasalahPengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU di Batang”
                   dalam  Bhumi, Jurnal Ilmiah  Pertanahan.  PPPM-STPN  Nomor  40  Tahun  13,  Oktober

                   2014, hal 601-620.
             Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH)  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  BLH  Kabupaten  Batang.
                   Pengumuman Amdal Pembangunan PLTU Jawa Tengah 2 X 1000 MW Kabupaten Batang
                   Provinsi Jawa Tengah,tanggal 8 Oktober 2012 dan 15 Oktober 2012.

             Irianto, Sulistyowati. 2012 “Memperkenalkan KajianSosio-Legal dan Implikasi Metodologis-
                   nya”  dalam  Adriaan  W.  Bedner,  dkk  (Editors).  Kajian  Sosio  Legal.  Denpasar  Bali:
                   PustakaLarasan.

             Ismail, Isa. 2014. “KendalaInvestasi di Era Otonomi Daerah (StudiKasus Pembangunan Pro-
                   yek PLTU di Kabupaten Batang) dalam Jurnal Politika Vol 5 No.1, Oktober 2014.hal 29-
                   43.
             Hayati,  Tri,  Djoni  Hartono,  Danang  Parikesit.  2014.  “Peluang  Investasi  di  Sektor  Ketena-

                   galistrikan:  Studi  Kasus  PLTU  Batang  di  Jawa  Tengah”  disampaikan  pada  Indonesia
                   Infrastructure  Roundtable  IIR  07  di  Jakarta  19  Juni  2014  http://infrastructure
                   roundtable.com/images/downloadable/CaseStudy diunduh pada tangggal 15 Pebruari

                   2016.
   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485