Page 483 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Ganang Prakoso: Penguatan Sistem Informasi Pengadaan Tanah Terpadu ... 475

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan daya saing secara global.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 menyatakan bahwa salah satu misi pembangunan nasio-
nal adalah “Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing” salah satunya dengan membangun
infrastruktur yang maju. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden
Jusuf Kalla yang ada pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ketiga

dari RPJPN meneruskan fokus pada pembangunan dan pemerataan infrastruktur. Hal ini
diwujudkan dalam salah satu misi pembangunan nasional 2015-2019 yaitu “Mewujudkan
Bangsa Yang Berdaya Saing” yang kemudian dijabarkan ke dalam Nawacita keenam yaitu
“Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional” (Kementerian
PPN/Bappenas, 2014). Program-program infrastruktur yang terdapat dalam RPJMN tersebut

ada yang menjadi prioritas dan strategis bagi pemerintah yang kemudian ditetapkan dengan
Peraturan Presiden tentang Proyek Strategis Nasional.
Ketersediaan tanah untuk mendukung pembangunan untuk kepentingan umum seperti
proyek strategis nasional tersebut dijamin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Badan Pertanahan Nasional (saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional) ditunjuk sebagai lembaga pertanahan yang melaksanakan tahapan pelaksanaan
pengadaan tanah. Percepatan pelaksanaan pengadaan tanah oleh Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN terutama untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak hanya ditentukan
dengan ketersediaan peraturan yang mendukung, tata kelola pemerintahan yang baik dan
Sumber Daya Manusia yang bekompeten, namun juga harus didukung dengan penerapan

Sistem Informasi yang terpadu.
Penerapan sistem informasi berbasis internet untuk pengadaan tanah wajib dilakukan.
Banyaknya pelaksanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional mengakibatkan
bertambahnya jumlah arsip yang harus disimpan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi. Diper-
lukan penambahan ruang penyimpanan arsip dengan sistem managemen dan keamanan
yang baik agar arsip tersebut tidak rusak dan hilang. Selain itu, dengan pelaksanaan penga-

daan tanah yang masih manual akan mengakibatkan kesulitan untuk memantau progres
pelaksanaan oleh pimpinan serta pelaporan hasil kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara
cepat. Pengembangan sistem informasi ini akan mempermudah personil dan Kantor Wilayah
BPN Provinsi dalam pengelolaan arsip, pelaporan progres pekerjaan serta mempermudah

pimpinan untuk memantau pelaksanaan pengadaan tanah.
Makalah ini akan membagi pembahasan menjadi 3 bagian yaitu berkaitan dengan penga-
daan tanah bagi proyek strategis nasional, bagian kedua tentang penerapan sistem informasi
pengadaan tanah pada kementerian agraria dan tata ruang/BPN, dan pada bagian ketiga ten-
tang potensi pengembangan sistem informasi pengadaan tanah terpadu. Diharapkan maka-
lah ini dapat memberikan masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN khusus-
nya dan pemangku kebijakan pengadaan tanah umumnya agar dapat berkolaborasi mengem-
bangkan sebuah sistem informasi pengadaan tanah terpadu untuk mendukung proses
pengadaan tanah bagi pembangunan bagi kepentingan umum.