Page 482 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

PENGUATAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN TANAH TERPADU
UNTUK MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Ganang Prakoso
Direktorat Pemanfaatan Tanah Pemerintah, Kementerian ATR/BPN,
Jalan Sisingamangaraja No. 2, Jakarta Selatan;
Email: ganangprakoso@ymail.com

Abstrak
Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang
tertuang dalam Nawacita. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden
Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang di dalamnya memuat 245 proyek, 1 program
kelistrikan, dan 1 program industri pesawat terbang. Ketersediaan tanah untuk pembangunan
proyek-proyek strategis tersebut wajib dilakukan oleh pemerintah sebagaimana amanat Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012. Percepatan pengadaan tanah untuk proyek strategis tersebut tidak
hanya ditentukan oleh tersedianya peraturan-peraturan yang mendukung, namun juga tata kelola
pemerintahan yang baik serta ketersediaan sistem informasi yang terpadu. Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai kementerian yang melaksanakan
pengadaan tanah telah membuat Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT) yang terintegrasi dengan
aplikasi KKP dan geoKKP untuk memproses permohonan pengadaan tanah. Di tingkat lokal, Kantor
Pertanahan Kabupaten Pemalang mengembangkan Sistem Manajemen Pengadaan Tanah Instansi
(Simpati). Namun pelaksanaan aplikasi SIPT belum diterapkan secara optimal di seluruh Indonesia,
sedangkan aplikasi Simpati masih bersifat lokal yang belum terintegrasi secara nasional. Artikel ini
akan membahas hambatan-hambatan yang dialami dalam pemanfaatan aplikasi SIPT secara nasional
dan membahas potensi pengembangan aplikasi Simpati secara nasional serta mengembangkan
sistem informasi terpadu pengadaan tanah yang bisa dipakai secara nasional dan untuk semua
pemangku kebijakan pengadaan tanah. Diharapkan dengan penguatan sistem informasi pengadaan
tanah terpadu maka proses pengadaan tanah dapat terlaksana dengan lebih cepat, akuntabel dan
optimal.
Kata Kunci: Pengadaan Tanah; Kementerian ATR/BPN; Sistem Informasi Terpadu; Proyek Strategis
Nasional (PSN)

I. Pendahuluan
Ketersediaan infrastruktur yang memadai masih menjadi salah satu faktor yang menjadi
penghambat daya saing Indonesia di dunia. World Economic Forum (WEF) (2016)
menyatakan bahwa peringkat daya saing Indonesia secara global pada periode tahun 2016-
2017 berada pada peringkat 41 dari 138 negara. Peringkat ini turun sebanyak 4 peringkat dari
periode 2015-2016, walaupun secara nilai masih berada pada angka 4.5. Peringkat daya saing
Indonesia secara global sejak periode 2012-2013 hingga 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.
Survey yang dilaksanakan terhadap Eksekutif WEF menempatkan ketersedian infrastruktur
yang tidak mencukupi pada peringkat ketiga faktor yang paling bermasalah dalam berbisnis

di Indonesia dengan nilai 9.0 (WEF, 2016).
Tabel 1. Peringkat Daya Saing Indonesia Secara Global

Periode 2012-2013 sampai dengan Periode 2016-2017
Periode 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Peringkat 50 dari 144 38 dari 148 34 dari 144 37 dari 140 41 dari 138

Negara Negara Negara Negara Negara
Nilai 4.4 4.5 4.6 4.5 4.5
Sumber: World Economic Forum (2016)

474