Page 477 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Suhadi: Perolehan Tanah untuk Pembangunan PLTU Jawa Tengah ... 469

Pengkategorian pembangunan PLTU Batang sebagai proyek pembangunan untuk
kepentingan umum terjadi setelah perolehan tanah menggunakan instrumen izin lokasi tidak
berhasil untuk membebaskan secara keseluruhan tanah yang dibutuhkan. Oleh karena itu,
keputusan penetapan lokasi terkait tanah untuk PLTU Batang digunakan istilah Persetujuan

Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 m2 Pembangunan Pembangkil
Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2 X 1000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.
PadahalPasal 10 huruf (f) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 menegaskan bahwa

pembangunan pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik termasuk
pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, dilihat dari jenis pem-
bangunannya telah nyata bahwa pembangunan PLTU Batang termasuk jenis pembangunan
untuk kepentingan umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut
dari Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 memang mengenal
cara perolehan tanah secara langsung dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan

umum, tetapi perolehan langsung ini tidak terkait dengan pihak yang membutuhkan tanah,
tetapi terkait dengan luasan tanah. Dengan kata lain, di dalam pengadaan tanah dikenal juga
cara perolehan secara langsung. Sebagaimana ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor

71 Tahun 2012 yang mengatur sebagai berikut: dalam rangka efisiensi dan efektifitas,
pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar,
dapat dilakukan secara langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pemegang
hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua

belah pihak. Berdasarkan rumusan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ini
masih konsisten dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa pengadaan tanah
dilakukan oleh pemerintah, yang membutuhkan tanah adalah instansi dan bukan badan
usaha. Instansi menurut Pasal 1 angka 1 diberikan pengertian lembaga negara, kementerian

dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/
kota, dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan
khusus pemerintah.

Namun demikian dalam perkembangannya, Perpres 71 Tahun 2012 ini diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Hal penting dalam Peraturan Presiden Nomor 148

Tahun 2015 ini adalah bahwa pengadaan tanah secara langsung melalui jual beli, tukar
menukar atau cara lain yang disepakati bisa dilakukan apabila tanah yang dibutuhkan kurang
dari 5 hektar. Selain itu ada penambahan Pasal 121 A yang pada prinsipnya mengatur bahwa

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 huruf b sampai dengan r Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang dilaksanakan