Page 490 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

482 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Wilayah BPN Provinsi secara khusus dan seluruh pemangku kebijakan pengadaan tanah
secara umum:
1) Pengembangan SIPT tidak hanya untuk pelaksanaan tugas Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN namun juga pemangku kebijakan pengadaan tanah lainnya seperti Peme-

rintah Provinsi pada tahap persiapan;
2) SIPT dapat dikembangkan sebagai sistem informasi terpadu pelayanan pengadaan tanah
pada tahap perencanaan yang memberikan informasi kepada instansi yang memerlukan

tanah;
3) Pelaporan SIPT pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN akan disinkronisasi dan
diintegrasi dengan aplikasi pelaporan SKMPP yang telah dimulai pada Versi 2;.
4) Untuk jangka panjang, pelaporan penyelenggaraan pengadaan tanah pada aplikasi SIPT

juga dapat dipantau oleh KPPIP bahkan oleh Presiden.

Daftar Pustaka

Kementerian PPN/Bappenas. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019:
Buku 1 Agenda Pembangunan Nasional, Jakarta.
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan LP2B. (2016). Panduan Aplikasi Sistem
Informasi Pengadaan Tanah, Jakarta.
Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan LP2B. (2017). Sistem Informasi Penga-

daan Tanah. Disampaikan dalam Rapat Kerja Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah
2017, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.
World Economic Forum. (2016). The Global Competitiveness Report 2016–2017, Switzerland.

ISBN 13: 978-1-944835-04-0.