Page 489 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Ganang Prakoso: Penguatan Sistem Informasi Pengadaan Tanah Terpadu ... 481

c) Pelaporan SIPT pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN akan disinkronisasi dan
diintegrasi dengan aplikasi pelaporan SKMPP sehingga dapat dipantau progress pelaksa-
naan pengadaan tanah oleh Menteri, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan pemangku
kebijakan lainnya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Proses integrasi antara

SIPT dan SKMPP telah dimulai dikembangkan pada aplikasi SIPT Versi 2.
d) Untuk jangka panjang, pelaporan penyelenggaraan pengadaan tanah pada aplikasi SIPT
jika telah menjangkau semua tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah tidak hanya

dapat dipantau oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Nantinya progresse pelakasanaan pengadaan tanah terutama untuk Proyek Strategis
Nasional dapat juga dipantau oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
(KPPIP) bahkan langsung oleh Presiden.

III. KESIMPULAN DAN SARAN
Pemerintahan Presiden Jokowi periode Tahun 2015-2019 berada pada periode RPJM
ketiga dari RPJPN 2005-2025 dimana salah satu fokus pembangunan adalah pada penyediaan

infrasturktur untuk mendukung daya saing Indonesia di dunia. Pada Tahun 2017, Presiden
Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 yang memuat jumlah Proyek
Strategis Nasional yaitu sebanyak 245 proyek strategis nasional dan ditambah dengan 1

program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan serta 2 program industri pesawat
terbang.
Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum termasuk proyek stra-
tegis nasional dijamin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Tahapan penyeleng-

garaan pengadaan tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN sebagai lembaga pertanahan mendapat tanggung jawab pada tahapan
pelakasanaan dan tahapan penyerahan hasil. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah

berupaya maksimal untuk mensukseskan pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional
dengan melakukan beberapa terobosan antara lain merevisi peraturan-peraturan terkait
pengadaan tanah dengan memangkas jangka waktu pelaksanaan.

Untuk mendukung proses pengadaan tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
telah mengembangkan Sistem Informasi Pengadaan Tanah (SIPT). SIPT ini mengakomodir
seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dan penyerahan hasil. Namun implementasi
dari aplikasi ini belum maksimal dimana tercatat baru 10 Kantor Wilayah BPN Provinsi yang

menggunakan aplikasi ini. Selain SIPT yang dikembangkan oleh Pusdatin, Kantor Pertanahan
Kabupaten Pemalang pun mengembangkan aplikasi pengadaan tanah yang bersifat lokal
yang diberi nama Sistem Informasi dan Managemen Pengadaaan Tanah Instansi (SIMPATI).

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan aplikasi SIPT agar tercipta
sistem informasi pengadaan tanah terpadu yang dapat dilaksanakan oleh seluruh Kantor