Page 469 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

PEROLEHAN TANAH UNTUKPEMBANGUNAN PLTU JAWA TENGAH 2 X
1.000 MW DI KABUPATEN BATANG: TANAH UNTUK KEPENTINGAN
SWASTA ATAU UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Suhadi
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Gedung K, Kampus Unnes Sekaran, Gunungpati Kota Semarang
E-mail: suhadi@mail.unnes.ac.id

Abstrak
Praktik perolehan tanah untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah
2 X 1.000 MW di Kabupaten Batang (PLTU Batang)mengungkapkan adanya ketidakjelasan tujuan
perolehan tanah apakah untuk kepentingan swasta atau untuk kepentingan umum. PLTU Batang
merupakan proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang dibangun melalui skema kerjasama
pemerintah dan badan usaha (swasta). Tanah untuk pembangunan PLTU Batang, diperoleh melalui
2 cara, yaitu (1) izin lokasi yang diberikan kepada badan usaha (PT. Bhimasena Power Indonesia) dan
(2) pengadaan tanah oleh pemerintah, pihak yang memerlukan tanah adalah PT. PLN (Persero).
Perolehan tanah melalui izin lokasi menunjukkan bahwa pihak yang memerlukan tanah adalah
badan usaha (swasta), sedangkan perolehan tanah melalui pengadaan tanah, pihak yang
memerlukan tanah adalah instansi pemerintah dalam hal ini PT. PLN (Persero) sebuah Badan Usaha
Milik Negara. Pengadaan tanah dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang tidak dapat
dibebaskan oleh PT. Bhimasena Power Indonesia dengan menggunakan izin lokasi. Bidang-bidang
tanah yang diperoleh melalui pengadaan tanah, lokasinya terpencar-pencar meskipun masih dalam
area lahan yang ditunjuk dalam izin lokasi. Tanah yang diperoleh melalui izin lokasi maupun
pengadaan tanah digunakan untuk pembangunan powerblock PLTU Batang oleh PT. Bhimasena
Power Indonesia. Tanah yang diperoleh melalui pengadaan tanah untuk kepentingan umum tetapi
dalam kenyataannya digunakan oleh badan usaha (swasta) menunjukkan ketidakjelasan pengadaan
tanah itu untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan swasta. Untuk itu, diperlukan ketegasan
pemerintah sejak awal terkait pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dengan skema
kerjasama pemerintah swasta itu dilakukan oleh pemerintah atau oleh badan usaha(swasta).
Kata kunci: izin lokasi, pengadaan tanah, PLTU Batang

A. Pendahuluan
Kebutuhan tanah untuk pelaksanaan pembangunan di satu sisi terus berkembang tetapi
di sisi lain jumlah bidang tanah relatif terbatas. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
memperkirakan, kebutuhan lahan industri di Indonesia mencapai 1.200 ha. Dalam 5 tahun ke

depan, sebanyak 60% permintaan lahan masih terpusat di Pulau Jawa dan sisanya tersebar di
luar Pulau Jawa. "Setelah 2017, kemungkinan 70% permintaan lahan industri akan beralih ke
1
luar Jawa sebagai dampak dari hilirisasi industri dan pengembangan MP3EI". Dalam
kaitannya dengan penguasaan lahan pertanian, Kementerian Pertanian mencatat bahwa pada
tahun 2012, luas penguasaan lahan per petani yaitu 0,22 hektar dan diperkirakan akan
2
menjadi 0,18 hektar pada tahun 2050. Fakta ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan

1 Sebagaimana disampaikan Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kemenperin Dedi
Mulyadi di Jakarta, diakses dari <http://www.kemenperin.go.id /artikel/4702/Kawasan-Industri-Butuh-
Lahan-10-Ribu-Ha>, ( 27 Mei 2016)
2 Kementerian Pertanian. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, hal 82 diakses dari
<http://www.pertanian.go.id/file/RENSTRA_2015-2019.pdf>, ( 27 Mei 2016)

461