Page 509 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

IMPLIKASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 148 TAHUN 2015
TERHADAP PEMENUHAN HAK MASYARAKAT
DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Frency Siska
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung,
Komplek Cijambe Indah Jalan Vijayakususma II Nomor 6 Ujungberung Kota Bandung,
frency_siska@yahoo.com

Abstrak
Hakekat dari pembangunan untuk kepentingan umum adalah mewujudkan masyarakat adil,
makmur, dan sejahtera sesuai kehendak Pancasila dan UUD 1945, maka pemerintah harus menjamin
terealisasinya pembangunan untuk kepentingan umum, salah satunya dalam penyediaan tanah.
Ketersediaan tanah yang terbatas berpotensi munculnya konflik agrarian karena kebutuhan tarik
menarik antara pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan dengan empunya tanah atau yang
menguasai tanah. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU 2/2012) diberlakukan dalam rangka menjamin
perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan. Sebagai peraturan pelaksana, diterbitkanlah
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan
terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Perpres 148/2015). Didasari
lambat dan kurang efektifnya proses pengadaan tanah, Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
menekankan agar durasi waktu pelaksanaan tiap tahap pengadaan tanah dipangkas. Hal ini berim-
plikasi terhadap pemenuhan hak masyarakat yang terkena dampak pembangunan, yaitu menda-
patkan keterbukaan informasi dan hak konsultasi publik. Konsultasi publik bertujuan mencapai
mufakat antara pemerintah dengan masyarakat dalam menetapkan lokasi pembangunan hingga nilai
ganti rugi. Pasal 3 UU 2/2012 menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak, yang lazimnya ber-
asal dari kalangan masyarakat. Percepatan durasi waktu pengadaan tanah dimaknai bahwa pelak-
sanaan pengadaan tanah belum memenuhi kepentingan hukum pihak yang berhak. Berdasarkan
persoalan tersebut, penulis ingin mengajinya dengan permasalahan yang teridentifikasi bagaima-
nakah Perpres 148/2015 mengatur pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan
bagaimanakah implikasi Perpres 148/2015 terhadap pemenuhan hak masyarakat dalam pengadaan
tanah untuk kepentingan umum.
Kata Kunci: Perpres 148/2015, Hak Masyarakat, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

A. Pendahuluan
1
Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksanaan dari
2
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perpres 148/2015 adalah transformasi keempat
dari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Demikian dengan muatan ketentuan juga
mengalami perubahan, menunjukan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pem-
bangunan kepentingan umum, telah bermetamorfosa, sehingga peraturan sebelumnya dirasa

sudah tidak sesuai lagi dan kurang memberikan kepastian hukum.

1 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat dari Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, selanjutnya ditulis dengan Perpres
148/2015.
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepen-
tingan Umum, selanjutnya ditulis dengan UU 2/2012.

501