Page 512 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

504 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Kebutuhan yang sama tersebut jika telah dipenuhi nantinya akan dimanfaatkan secara
bersama-sama, bukan oleh individu-individu tertentu.
Berbagai ahli hukum mencoba memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan
kepentingan umum. Achmad Rusyaidi berpendapat bahwa kepentingan umum bukanlah hal
13
yang mudah mengingat penilaiannya sangat subjektif dan terlalu abstrak untuk dipahami.
A. A. OK. Mahendra, menambahkan bahwa istilah kepentingan umum merupakan suatu
konsep yang sifatnya begitu umum dan belum ada penjelasan secara lebih spesifik dan terinci
14
untuk operasionalnya sesuai dengan makna yang terkandung di dalam istilah tersebut.
Selanjutnya menurut Abdurrahman, dalam rangka pengambilan tanah-tanah masyarakat,
penegasan tentang kepentingan umum yang akan menjadi dasar dan kriterianya perlu
ditentukan secara tegas sehingga pengambilan tanah-tanah dimaksud benar-benar sesuai
15
dengan landasan hukum yang berlaku.
Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, mengemukakan penafsirannya terhadap istilah ke-
pentingan umum, ia mengatakan kepentingan umum dikatakan untuk keperluan, kebu-
tuhan, atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas. Sedangkan kepentingan umum

menurut John Salindeho, adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan
bersama dari rakyat dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis, dan han-
16
kamnas atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional serta Wawasan Nusantara. Jika melihat
kepada UU 2/2012, dapat ditafsirkan pembangunan untuk kepentingan umum harus bercita-
citakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dalam artian kebutuhan
bersama, tidak boleh menimbulkan kerugian atau kesengsaraan bagi masyarakat yang ber-
sangkutan maupun kelompok masyarakat lainnya. UU 2/2012 menyebutkan kriteria pem-

bangunan yang bersifat kepentingan umum, yakni 1) dalam rangka pertahanan dan
keamanan nasional; 2) jalan unum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api,
dan fasilitas operasi kereta api; 3) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum,
saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; 4) pelabuhan, bandar

udara, dan terminal; 5) infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 6) pembangkit, transmisi,
gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; 7) jaringan telekomunikasi dan informatika
pemerintah; 8) tempat pembuangan dan pengelolaan sampah; 9) rumah sakit pemerintah/

pemerintah daerah; 9) fasilitas keselamatan umum; 10) tempat pemakaman umum peme-
rintah/pemerintah daerah; 11) fasilitas sosial, fasilitas umum, dan rung terbuka hijau publik;
12) cagar alam dan cagar budaya; 13) kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa; 14)

13 Achmad Rusyaidi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; Antara Kepentingan Umum Dan
Perlindungan HAM, http://prp.makassar.Wordpress-Com/2009/02/13, Diakses September 2017.
14 A. A. OK. Mahendra, Menguak Masalah Hukum Demokrasi Dan Pertanahan, Cetakan kesatu, Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 279.
15 Abdurraman, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Setakan
kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 36.
16 John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1988,
hlm. 40.