Page 510 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

502 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Dalam konsiderannya, Perpres 148/2015 diprakarsai oleh lambatnya penyelenggaraan
pembangunan ialah disebabkan persoalan pembebasan lahan yang berlarut-larut, sulit
menemukan mufakat dengan pihak yang berhak atau terkena dampak pembangunan, telah
menjadi kendala utamanya. Terlebih lagi jika rencana pembangunan dibukakan bagi pihak

swasta melalui skema investasi (penanaman modal), yang acapkali manuai kontroversi dari
3
masyarakat. Dalam perspektif Undang-Undang Penanaman Modal menjamin kondusifitas
iklim investasi di Indonesia merupakan suatu kaharusan.Keterbatasan modal pemerintah

(baik yang berasal dari APBN maupun APBD) di dalam merealisasikan segudang rencana
pembangunan di tingkat pusat dan daerah masih memerlukan modal swasta (baik dari dalam
4
negeri maupun asing). Bambang Sumantri Brodjonegoro menilai sinergi pemerintah dengan
swasta dalam skema investasi salah satunya dalam bentuk pembiayaan infrastruktur sudah

semakin dibutuhkan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019,
biaya yang dibutuhkan untuk membangun berbagai infrastruktur mencapai Rp 4.796 triliun,
hanya 41,3 persen yang dapat dipenuhi APBN,dan untuk memenuhi kekurangannya peme-
5
rintah berharap swasta ikut andil.
Untuk itu perlu dijaga stabilitas iklim investasi di Indonesia.Persoalan pengadaan tanah
menjadi tantangan terbesar bagi investor. Bagaimana tidak, keterbatasan lahan untuk mem-
bangun dewasa ini menjadi suatu kebutuhan yang saling tarik menarik antara pemerintah

dengan masyarakat, sehingga ketersediaan tanah tidak dapat lagi mengimbangi lajunya
pertumbuhan kebutuhan tersebut.Berkaitan hal ini Bernhard Limbong berpendapata bahwa
tanah memiliki arti yang sangat vital bagi kehidupan manusia, jika dilihat fungsinya, tanah
6
dapat merupakan social asset sekaligus capital asset. Tanah sebagai social asset merupakan
sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, semen-
tara sebagai capital asset, tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan an telah
tubuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan
7
objek spekulasi. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
8
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum , pemerintah menjamin
perolehan tanah untuk terselenggaranya pembangunan tersebut.Perpres 71 Tahun 2012
sebagai peraturan pelaksanaan perdana dari UU 2/2012 hingga terbitnya Perpres No. 30/2015

menjadi issuepenting di kalangan investor, lambatnya proses pengadaan tanah selalu men-
jadi penghambat mempercepat realisasi investasinya, sehingga peraturan tersebut diubah

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
4 Bambang Sumantri Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
5 Bambang Sumantri Brodjonegoro, Butuh Sinerji Pemerintah-Swasta Atasi Pembiayaan Infrastruktur,
diakses dari situs web www.tempo.co.id, pada tanggal 5 September 2017, pukul 13.00 WIB.
6 Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2017, hlm.
133.
7 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Kepentingan Umum, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 1.
8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, selanjutnya ditulis dengan UU 2/2012.