Page 514 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

506 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

b) Pendataan awal lokasi meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan
18
objek pengadaan tanah. Hasil pendataan awal dituangkan dalam bentuk daftar semen-
tara lokasi rencana pembangunan, yang menjadi bahan untuk pelaksanaan konsultasi
public. Pada tahap ini tidak ada ketentuan waktu pendataan awal lokasi.

c) Pelaksanaan konsultasi publik, bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari
pihak yang berhak dapat dilakukan Secara bertahap dan lebih dari 1 kali dalam waktu
paling lama 60 hari kerja sejak ditandatangani daftar data awal. Kemudian konsultasi

publik yang tidak menghasikan kesepakatan dapat dilakukan konsutasi publik ulang
paling lama 30 hari kerja. Setelah waktu tersebut terdapat keberatan dalam penetapan
lokasi, maka gubernur membentuk tim kajian keberatan, yang rekomendasinya menjadi
dasar bagi gubernur untuk mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan lokasi.

Kajian ini dilaksanakan paling lama 14 hari kerja. Gubernur memindahkan lokasi pem-
bangunan manakala gubernur menerima keberatan pihak yang berhak, dan instansi atau
19
badan usaha swasta membatalkan renana pembangunan.
d) Penetapan lokasi pembangunan yang memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun dan

20
dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
e) Gubernur mengumumkan penetapan lokasi pembangunan dengan menempelkannya di
kantor kelurahan/desa/kecamatan/kabupaten/kota paling lambat 3 hari kerja dan berlaku

untuk paling lama 14 hari kerja.
Selanjutnya tahapan ketiga dari penyelenggaraan pengadaan tanah yaitu tahap pelak-
21
sanaan, dengan mempersiapkan beberapa hal: a) Inventarisasi dan identifikasi data fisik dan
data yuridis dari pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. untuk data fisik dituangkan

ke dalam bentuk peta bidang tanah dan data yuridis dituangkan ke bentuk peta bidang tanah
dan daftar normatif. Kedua data tersebut menjadi dasar penetu bilai ganti rugi dan pen-
daftaran hak; b) Penetapan nilai ganti kerugian, melalui pelaksanaan pengadaan penilai baik
yang ditunjuk atau penilai public paling lama 60 hari kerja; dan c) Musayawarah penetapan

bentuk ganti kerugian dalam waktu 30 hari kerja. Apabila tidak tercapai maka dapat dila-
kukan musyawarah ulang lebih dari 1 (satu) kali selambatnya 30 hari kerja, dan apabila masih
terdapat keberatan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Negeri setempat, dengan putusan pengadilan selambatnya 30 hari kerja. Kemudian dapat
melakukan kasasi atas keberatan putusan pengadilan dalam waktu 14 hari kerja, dan putusan
22
23
Mahkamah Agung selambatnya 30 hari kerja, d) Pelepasan objek pengadilan tanah, dan e)

18 Pasal 16 Perpres 71/2012.
19 Pasal 40 Perpres 71/2012.
20 Pasal 41 dan Pasal 43 Perpres 71/2012.
21 Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 Perpres 71/2012.
22 Pasal 69, Pasal 70, Pasal 73 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Perpres 71/2012.
23 Pasal 96 Perpres 71/2012.