Page 516 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

508 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

27
28
sama di hadapan hukum , hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk memperoleh
29
informasi, serta hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
30
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi .
Jika dikaitkan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, hak-
hak konstitusi tersebut telah diejawantahkan ke dalam ketentuan-ketentuan di dalam UU
2/2012 dan peraturan pelaksanaannya, dalam rangka memberikan perlindngan hukum bagi

masyarakat yang terkena dampak pembangunan.
Berkaitan dengan hal itu pula Arie S. Hutagalung mengemukakan di dalam Hukum
Tanah Nasional terdapat asas-asas yang berlaku dalam penguasaan tanah dan perlindungan
31
hukum bagi pemegang hak atas tanah yaitu : a) penguasaan dan penggunaan tanah oleh
siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak pihak penguasa sekalipun, jika
gangguan atas tanah yang disediakan oleh hukum tanah nasional; b) penguasaan dan
penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (illegal) tidak dibenarkan dan diancam dengan
sanksi pidana; c) penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak yang dsediakan

oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan dari pihak manapun,
baik oleh sesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika gangguan
tersebut tidak ada landasan hukumnya; d) dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun

dan untuk keperluan apapun (juga untuk proyek kepentingan umum) perolehan tanah yang
dihaki seseorang harus melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan baik mengenai
penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukn maupun mengenai imbalannya yang
merupakan hak pemegang ha atas tanah yang bersangkutan untuk menerimanya; e)

hubungan hubungan dimaksud di atas, dalam keadaan biasa, untuk memeperoleh tanah yang
diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun
kepada pemegang haknya untuk menyerahkan tanah kepunyaanya dan atau menerima
imbalan yang tidak disetujuinya.

Selanjutya f) dalam keadaan yang memaksa, jiak tanah yang bersangkutan diperlukan
untuk penyelenggaraan kepentingan umum, dan tidak mungkin digunakan tanah lain,
sedang musyawarah yang diadakan tidak berhasil memperoleh kesepakatan, dapat dilakukan

pengambilan Secara paksa, dalam arti tidak memerlukan persetujuan yang berhak, yaitu
dengan cara pencabutan hak atas tanah sesuai UU 20/1961; g) dalam perolehan atau
pengambilan tanah, baik atas dasar kesepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak,
pemegang haknya berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian yang bukan hanya

meliputi tanahnya, bangunan dan tanaman pemegang hak, melainkan juga kerugian-

27 Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945.
28 Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.
29 Pasal 28 F UUD 1945.
30 Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.
31 Arie S. Hutagalung, Seputar Masalah Hukum Tanah, LPHI, Jakarta, 2005, hlm. 377.