Page 519 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Frency Siska: Implikasi Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 terhadap ... 511

Arie S. Hutagalung, Seputar Masalah Hukum Tanah, LPHI, Jakarta, 2005.
Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Pustaka Margaretha, Jakarta,
2017.
John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,

1988.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum.

Jurnal
Muthi Amila dan Elly Malihah, Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede
Di Desa Wado, Jurnal Societas, Vol. 6 No. 2, September 2016, Program Studi Pendidikan

Sosiologi FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
Sumber Lain
Achmad Rusyaidi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; Antara Kepentingan Umum
Dan Perlindungan HAM, http://prp.makassar.Wordpress-Com/2009/02/13, Diakses

September 2017.
Thomas Gunardi, Kontroversi Pembangunan Teras Cikapundung, diakses dari situs web
http://www.qureta.com/post/kontroversi-pembangunan-teras-cikapundung, pada
tanggal 2 Februari 2017, pukul 10.45 WIB.