Page 518 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

510 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

pembahasan sebelumnya, dapat ditafsirkan bahwa hak masyarakat dalam pengadaan tanah
untuk kepentingan umum juga dipangkas. Perpres 148/2015 juga menghapus ketentuan
tentang pembentukan tim kajian yang khusus untuk melakukan kajian terhadap keberatan
pihak yang berhak mengenai penetapan lokasi pembangunan kepentingan umum. Ketujuh,

adalah hak untuk mendapatkan pembatalan terhadap rencana lokasi pembangunan, dalam
hal gubernur menerima keberatan dari pihak yang berhak yang didasarkan dari rekomendasi
tim kajian. Tahapan ini tentunya tidak akan ditempuh dengan diberlakukannya Perpres

148/2015.

C. Penutup
1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Perpres 148/2015 yaitu menekankan
kepada pemangkasan durasi waktu yang ditentukan untuk setiap tahapan penyelenggaraan
pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum dan menghapus ketentuan tentang

pembentukan tim kajian, merupakan ketentuan yang berbeda dari Perpres 71 Tahun 2012.
Implikasi Perpres 148/2015 terhadap pemenuhan hak masyarakat dalam pengadaan tanah
untuk kepentingan umum, yaitutidak dipenuhinya dengan maksimal durasi waktu tahapan

pelaksanaan pengadaan tanah sehingga memberi dampak terhadap optimal atau tidaknya
pemenuhan hak-hak masyarakat dalam pengadaan tanah khususnya hak untuk
mendapatkan konsultasi publik, hak menentukan diterima atau ditolaknya suatu rencana
pembangunan, dan hak menentukan ganti rugi atas tanah yang terkena dampak

pembangunan.

2. Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka saran dari penulis yaitu pemerintah perlu

meninjau ulang Perpres 148/2015 yang memangkas durasi waktu pengadaan tanah yang
terkesan tergesa-gesa pelaksanaannya. Diharapkan pengaturan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat

yang terkena dampak pembangunan.

Daftar Pustaka
Buku-buku

A. A. OK. Mahendra, Menguak Masalah Hukum Demokrasi Dan Pertanahan, Cetakan kesatu,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
Abdurraman, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

Setakan kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Kepentingan Umum, Bayumedia, Malang, 2007.