Page 513 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Frency Siska: Implikasi Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 terhadap ... 505

penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk
masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; 15) prasarana pendidikan atau seko-
lah pemerintah/pemerintah daerah; 16) prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah;
dan 17) pasar umum dan lapangan parkir umum.

Perpres 71/2012 sebagaimana terakhirkali diubah dengan Perpres 148/2015, yang
mengatur pelaksanaan pengadaan tanah, membagi proses pengadaan tanah menjadi 4
(empat) tahapan yaitu : 1) perencanaan; 2) persiapan; 3) pelaksanaan; dan 4) penyerahan

hasil.
Dalam tahap pertama, sebuah perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan harus
didasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah baik di tingkat Nasional, provinsi, kabu-
paten maupun kota,dan prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang didalam Ren-

cana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Pemerintah
Instansi Yang Bersangkutan. Perencanaan tersebut berupa dokumen perencanaan pengadaan
tanah yang disusun berdasarkan studi kelayakan. Adapun muatan dokumen perencanaan
pengadaan tanah berisikan : a) maksud dan tujuan rencana pembangunan; b) kesesuaian

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah; c)
letak tanah; d) luas tanah yang dibutuhkan; e) gambaran umum status tanah; f) perkiraan
waktu pelaksanaan pembangunan; g) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; h)

perkiraan nilai tanah; dan i) rencana penganggaran. Sedangkan studi kelayakan isinya
mencakup : a) survey sosial ekonomi; b) kelayakan lokasi; c) analisis biaya dan manfaat pem-
bangunan bagi wilayah dan masyarakat; d) perkiraan nilai tanah; e) dampak lingkungan dan
dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan; dan

akan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Tahap perencanaan ini baik berdasarkan
Perpres 148/2015 maupun Perpres 71/2012, tidak menentukan jangka waktu tahapan
perencanaan.
Tahap kedua dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yakni

tahap persiapan. Pada tahap ini, dilakukan pertama kali dengan membentuk tim persiapan
dalam waktu paling lama 10 hari kerja, dan tim persiapan itu bertugas antara lain :
a) Memberitahukan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi rencana

pembangunan dalam waktu paling lama 20 hari kerja sejak dokumen perencanaan diteri-
ma gubernur baik secara langsung yang dilakukan oleh tim persiapan sendiri melalui
sosialisasi dan tatap muka yang disampaikan di kantor lurah/kepada desa/ atau lainya
selama 3 hari kerja. Secara tidak langsung pemberitahuan dilakukan melalui media cetak

baik surat kabar harian local maupun nasional yang minimal terbit 1 kali, serta media
17
elektronik melalui laman instansi atau pemerintah daerah/kabupaten/kota.

17 Pasal 12 Perpres 71/2012.