Page 517 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Frency Siska: Implikasi Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 terhadap ... 509

kerugian yang diderita sebagai akibat penyerahan tanah yang bersangkutan; h) bentuk dan
jumlah imbalan atau ganti kerugian tersebut yang juga jika tanahnya dibutuhkan untuk
kepentingan umum dan dilakukan pencabutan, haruslah sedemikian rupa hingga bekas
pemegang haknya tidak mengalami kemunduran, baik dalam bidang social maupun tingkat

ekonominya.
Menyisir Perpres 71/2012, tersebar berbagai hak masyarakat dalam pelaksanaan penga-
daan tanah untuk kepentingan umum. Yang pertama, hak atas keterbukaan informasi

mengenai rencana pembangunan untuk kepentingan umum pada lokasi pihak yang berhak
baik dalam Secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Hak
ini diatur di dalam konstitusi yakni dalam Pasal 28 F, dan negara wajib menjamin pemenuhan
hak atas informasi yang benar dan lengkap atas rencana pembangunan sesuai dengan

dokumen yang diserahkan oleh instansi atau badan usaha swasta kepada gubernur selambat-
lambatnya 20 hari kerja. Disamping itu juga, hak atas informasi juga dapat diperoleh
menenai hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan. Kedua, hak masyarakat untuk
diundang dan dimintai persetujuan mengenai lokasi yang dijadikan rencana pembangunan,

dalam tahap pelaksanaan konsultasi public dengan jangka waktu paling lama 3 hari kerja
untuk undangan dan 60 hari kerja untuk pemberian persetujuan. Hak ini sesuai dengan
pendapat Arie S. Hutagalung pada poin d, bahwa pihak pemerintah wajib bermusyawarah

dengan pihak yang berhak sampai ditemukannya kesepakatan.
Ketiga, hak untuk menyatakan keberatan dan dihargai pendapatnya, sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 35 Perpres 71/2012, dan atas keberatan tersebut gubernur wajib mem-
bentuk tim kajian untuk memperoleh rekomendasi terhadap keberatan yang diajukan pihak

yang berhak. Tim kajian hanya diberi tugas selama 14 hari kerja. Hak ini selaras dengan hak
dasar di dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, yakni hak mengemukakan pendapat. Hak untuk
mengemukakan keberatannya juga diatur didalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah
dalam kegiatan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dan nilainya. Keempat, hak

untuk mengajukan gugatan atas keberatan pihak yang berhak terhadap penetapan bentuk
ganti rugi dan nilainya, ke Pengadilan Negeri setempat, dan apabila pihak yang berhak masih
berkeberatan terhadap putusan pengadilan, maka dapat melakukan upaya kasasi ke

Mahkamah Agung, dengan jumlah waktu yang disediakan total paling lambat 88 hari kerja.
Kelima, pihak yang masih berkeberatan dengan putusan Mahkamah Agung, tidak
menghapus haknya untuk diberikan sejumlah ganti rugi sesuai dengan bentuk dan nilai yang
diputuskan hakim. Pihak penyelenggara wajib menitipkan ganti kerugian tersebut kepada

Pengadilan Negeri setempat. Keenam, hak untuk diperlakukan secara layak dan adil dalam
pelaksanaan pelepasan tanah pihak yang berhak kepada instansi atau badan usaha swasta,
oleh pihak manapun sesuai peraturan perundang-undangan.

Diamandemenkannya Perpres 71/2012 dengan Perpres 148/2015, yang ketentuannya
memangkas waktu penyelenggaraan pengadaan tanah sebagaimana telah dijelaskan pada