Page 515 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Frency Siska: Implikasi Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 terhadap ... 507

Pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaaan tanah,
24
yang dicatatkan pada buku tanah dan daftar umum.
Tahap terakhir dari penyelenggaraan pengadaan tanah yaitu tahap penyerahan hasil
pengadaan tanah, kepada instansi atau badan usaha swasta yang membutuhkan tanah untuk
25
pembangunan kepentingan umum, selambatnya dilaksanakan selama 7 hari kerja. Setelah
hasil pengadaan tanah diterima, maka instansi dapat melaksanakan konstruksi pem-
bangunan kepentingan umum.

Pasca Perpres 148/2015, pertama, proses pelaksanaan persiapan pengadaan tanah dibatasi
dengan waktu 3 (tiga) hari kerja. Gubernur harus membentuk tim persiapan dalam waktu
sepuluh hari setelah menerima perencanaan pengadaan tanah, dalam Pasal 8 ayat (2) perpres
baru ini, waktunya dipersingkat hanya tinggal 2 (dua) hari saja.

Pemangkasan yang sama juga dilakukan terhadap proses pemberitahuan rencana pem-
bangunan kepada masyarakat di lokasi proyek. Bila sebelumnya, waktu pemberitahuan
rencana pembangunan kepada masyarakat dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja
sejak dokumen perencanaan pengadaan tanah diterima secara resmi oleh gubernur, dalam

Pasal 11 ayat (2) perpres ini, waktu pemberitahuan tersebut dipangkas menjadi tinggal paling
lama 3 (tiga) hari sejak dibentuknya tim persiapan pengadaan tanah. Ketiga, mengenai pe-
nanganan keberatan dari masyarakat yang merasa keberatan tanahnya digusur untuk

pembangunan kepentingan umum. Bila dalam Perpres 71/2012, penanganan keberatan terse-
but dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan dari
masyarakat, dalam Pasal 39 perpres hasil revisi ini, penanganan keberatan dibatasi paling
lama hanya 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan dari masyarakat.

Selain pemangkasan waktu, dalam revisi perpres tersebut, proses pemangkasan waktu
pengadaan lahan infrastruktur juga dilakukan pemerintah dengan memperbesar luasan
tanah yang bisa ditangani langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah. Jika
dalam Perpres 71/2012, luasan lahan yang bisa dilaksanakan langsung oleh instansi yang

memerlukan tanah luasnya tidak boleh lebih dari 1 (satu) hektare, dalam Pasal 121 perpres
hasil revisi tersebut, luasan tanah diperbesar menjadi maksimal 5 (lima) hektare.

2. Implikasi Perpres 148/2015 Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat dalam
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Hak masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan hak
konstitusi yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, ditentukan bahwa hak masyarakat

26
tersebut antara lain hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya , hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

24 Pasal 100 Perpres 71/2012.
25 Pasal 112 Perpres 71/2012.
26 Pasal 28 A UUD 1945.