Page 511 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Frency Siska: Implikasi Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 terhadap ... 503

dengan Perpres No. 148 Tahun 2015, yang membawa angin segar bagi investor, durasi waktu
prosedur pengadaan tanah telah dipangkas.
Meskipun demikian, upaya pemerintah di dalam mempertahankan iklim investasi,
seyogianya tidak mengabaikan kepentingan pihak yang berhak (terkena dampak pem-

bangunan), pengadaan tanah harus mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan
9
adil. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan
10
keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pemang-
kasan durasi waktu proses pengadaan tanah merepresentasikanbahwa Perpres 148/2015 lebih
memihak kepada kepentingan pembangunan, dan melupakan hal lainnya yaitu kepentingan
masyarakat. Tidak pula sesederhana itu, pemangkasan durasi waktu akan berimplikasi
terhadap hak-hak masyarakat di dalam pelaksanaan pengadaan tanah.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengaji persoalan ini lebih mendalam dengan judul
“Implikasi Peraturan Presiden Nomor 148/2015 Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Dalam
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, yang bertujuan untuk mengetahui penga-
turan Perpres 148/2015 terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum,

dan implikasi Perpres 148/2015 terhadap pemenuhan hak masyarakat dalam pengadaan tanah
untuk kepentingan umum.

B. Pembahasan
1. Pengaturan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Berdasarkan Perpres 148/2015
Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti

kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, yakni pihak yang sedang menguasai
11
atau memiliki tanah yang bersangkutan. Pasal 18 UUPA memberikan landasan yuridis bagi
pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berbunyi “untuk kepentingan umum
termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak

atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang
diatur dengan undang-undang”. Sebagai lex specialis dari ketentuan tersebut UU 2/2012
dihadirkan. Tujuannya ialah untuk menjamin tersedianya tanah bagi pembangunan, karena

pembangunan tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum, menurut undang-undang
ini yakni kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh peme-
12
rintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dapat ditafsirkan bah-
wa kepentingan umum sebagai penjelmaan adanya kebutuhan yang sama (sejenis) antar indi-

vidu dalam suatu kelompok masyarakat ataupun lebih luas dari itu, yakni bangsa atau negara.

9 Konsideran UU 2/2012.
10 Pasal 9 ayat (1) UU 2/2012.
11 Pasal 1 angka 2 UU 2/2012.
12 Pasal 1 angka 6 UU 2/2012.