Page 200 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 200

termasuk hak dan kewajiban yang disetujui, dengan kesadaran penuh
          dan secara sukarela (Kurniati & Fakhriah, 2017). Namun dilihat dari
          segi kontribusi, peran pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku
          aparat pemerintah  sangat  diperlukan untuk  membuka  pemikiran
          masyarakat  dan memberikan  pandangan  yang lebih baik  tentang
          pentingya kondisi tanah yang clean and clear. Kurangnya pemahaman
          masyarakat mengenai pentingnya melakukan legalitas formal terkait
          kepemilikan tanah seringkali menjadi penyebab munculnya sengketa
          hak  atas  tanah.  Akibatnya,  ketika  legalitas  formal  tidak  dilakukan
          dengan benar,  tanah  yang  dimiliki  dapat menimbulkan masalah
          atau sengketa di kemudian hari (Rahman et al., 2021). Pasal 11 ayat
          (3)  Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  (BPN)  Nomor
          11  Tahun 2016 menyebutkan kewenangan BPN  dalam menangani
          objek  sengketa, termasuk  situasi  dimana terdapat tumpang  tindih
          hak kepemilikan  atas  tanah. Pratiwi  et  al (2021) juga menjelaskan
          bahwa  penyelesaian  sengketa oleh  BPN,  sebagaimana dijelaskan
          dalam  peraturan  tersebut, bertujuan  untuk memberikan kepastian
          hukum  dan  keadilan  terkait penguasaan,  pemilikan, penggunaan,
          dan pemanfaatan tanah pada objek sengketa. Sehingga, penyelesaian
          sengketa tanah marga di Desa Bokonusan sangat diperlukan melalui
          upaya mediasi secara kolaboratif.


          TINGKAT KEBERHASILAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
          MARGA DI DESA BOKONUSAN MELALUI UPAYA MEDIASI SECARA
          KOLABORATIF
             Upaya mediasi  secara kolaboratif merupakan mediasi  yang
          dilakukan dengan melalui partisipasi tokoh-tokoh masyarakat dalam
          hal  ini kepala marga  dan keluarga  yang  bersangkutan,  perangkat
          desa bahkan kecamatan,  aparat keamanan  serta  pihak  dari  Kantor
          Pertanahan Kabupaten Kupang. Upaya mediasi  secara kolaboratif
          ini juga merupakan modifikasi  upaya mediasi  yang  dilakukan  di
          desa. Perbedaannya hanyalah para pihak yang terlibat saja sedangkan
          pelaksanaannya tetap di desa itu sendiri untuk mengurangi biaya dan



                        Optimalisasi Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Marga  185
                                                     Made Ega Suryantara
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205