Page 204 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

dan berhasil untuk menanggulangi sengketa tanah marga yang
berkepanjangan serta mencegah timbulnya masalah dan hambatan
dalam pensertipikatan tanah di Desa Bokonusan itu sendiri. Upaya
mediasi secara kolaboratif ini diharapkan mampu untuk dioptimalkan
oleh pihak – pihak terkait dengan mengedepankan sinergitas seluruh
insan baik masyarakat maupun pemerintah demi tercapainya kondisi
pertanahan yang bebas sengketa dan perselisihan.

Semakin berkurangnya status tanah sengketa di suatu daerah
sebagai hasil dari upaya mediasi ini, mampu meningkatkan proses
legalitas formal hak atas tanahnya serta menunjang pengelolaan
tanah diatasnya demi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian
masyarakat itu sendiri. Potensi tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat
Desa Bokonusan untuk meningkatkan pendapatan desa itu sendiri

REFERENSI
Aswim, D., Kasim, A. M., & Florita, M. (2022). PERAN PEMERINTAH
DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEMILIKAN
TANAH DI DESA RIBANG KECAMATAN KOTING KABUPATEN
SIKKA. CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan
Pancasila Dan Kewarganegaraan, 10(1).https://doi.org/10.31764/
civicus.v10i1.7144
Dewanto, B. A. (2021). ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA PT. SDIC PAPUA
CEMENT INDONESIA DENGAN MASYARAKAT MARGA
MANSIM (Studi Kasus di Maruni Kabupaten Manokwari).
DINAMIKA, 27(12).
Hasan, U. (2019). Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah dalam
Perspektif Hukum Adat. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 12(1).
Istijab, I. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUDAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA. Widya
Yuridika, 1(1). https://doi.org/10.31328/wy.v1i1.522
Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. (2017). BPN SEBAGAI MEDIATOR
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA

Optimalisasi Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Marga 189
Made Ega Suryantara