Page 201 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

meningkatkan partisipasi pihak yang diminta untuk hadir di proses
mediasi tersebut. Masing-masing pihak memiliki perannya sendiri
untuk membantu atau mempermudah mediator dalam memberikan
solusi dan mengambil langkah dalam proses mediasi. Pada struktur
hierarki pemerintahan, tanggung jawab besar dalam menyelesaikan
suatu masalah berada pada Aparat Kecamatan. Di sini, peran Camat
sebagai bagian dari perangkat daerah menjadi tahap awal penanganan
permasalahan sebelum eskalasi ke tingkat yang lebih tinggi, terutama
untuk masalah yang timbul di wilayah kerjanya salah satunya terkait
sengketa tanah (Turang et al., 2021). Berbeda halnya dengan Aparat
Desa dalam hal ini Kepala Desa, hanya bisa berperan sebagai penengah
atau yang dikenal dengan hakim perdamaian dalam sengketa atau
perselisihan di desa termasuk tentang tanah. Bahkan Aswim et al
(2022), berargumen bahwa Pemerintah Desa dianggap kurang efektif
karena beberapa alasan. Salah satunya adalah karena belum adanya
Peraturan Desa yang mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah,
sehingga proses penyelesaian masalah tersebut menjadi kurang
terarah. Di samping itu, sebagian masyarakat juga belum sepenuhnya
memahami peran yang diemban oleh Pemerintah Desa itu sendiri,
sehingga mengurangi efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh
pihak pemerintahan desa dalam menangani masalah tersebut. Maka
dari itu, diperlukan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
selaku pihak pemerintah yang nantinya selain berperan dalam
aspek administratif juga dapat memberikan saran, pemikiran, dan
masukan yang mendalam untuk membuka pemikiran masyarakat
serta memberikan pemahaman lebih lanjut terkait sengketa tanah
tersebut. Upaya mediasi secara kolaboratif ini sangat memerlukan
sinergi dari seluruh pihak yang terlibat untuk memberikan solusi
yang terbaik dalam penyelesaian sengketa tanah marga yang sudah
berkepanjangan di Desa Bokonusan ini yang nantinya Upaya
ini diharapkan dapat memberikan perubahan terhadap kondisi
pertanahan di desa tersebut.

186 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals