Page 199 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang

pengadilan dianggap tidak efisien karena memerlukan waktu dan
biaya yang besar. Dari analisis beberapa kasus sengketa pertanahan
yang telah diputuskan di pengadilan pada berbagai tingkatan,
tampaknya terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman
mengenai esensi permasalahan dan konsep dasarnya. Hal ini penting
agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan
dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, hal ini akan
memberikan manfaat yang nyata bagi mereka yang mencari keadilan
(Istijab, 2018). Selanjutnya, untuk metode mediasi yang diinginkan
oleh masyarakat Desa Bokonusan berdasarkan hasil survey diatas
mayoritas lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa tanah marga
melakukan upaya mediasi di desa. Hal tersebut mungkin karena
lebih efisien dan menghemat waktu serta biaya untuk mengundang
maupun mengajukan permohonan baik berupa gugatan maupun
pembatalan penerbitan sertipikat hak atas tanah ke Kantor Pertanahan
Kabupaten Kupang. Hal tersebut sesuai dengan hasil survey 30
orang responden masyarakat Desa Bokonusan pada diagram ketiga
(gambar 3) diatas yang menjelaskan bahwa upaya mediasi dalam
penyelesaian sengketa tanah marga melalui permohonan ke kantor
pertanahan sangat jarang dilakukan. Kurniati & Fakhriah (2017)
menjelaskan bahwa dalam proses mediasi BPN hanya berperan dalam
penanganan masalah tanah secara administratif, bukan sebagai
institusi penyelesaian sengketa seperti pengadilan. sebagai lembaga
pemerintah non-kementerian di bidang pertanahan, BPN bertugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pengendalian
serta penanganan sengketa dan perkara pertanahan. Oleh karena itu,
menganggap BPN sebagai mediator mungkin tidak tepat mengingat
fokus utamanya adalah pada aspek administratif pertanahan. Mediasi
yang dilakukan oleh BPN dapat dilaksanakan jika berlandaskan pada
peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini memerlukan itikad
baik serta sikap sportif dari semua pihak yang terlibat dalam sengketa.
Mereka harus mematuhi prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan
hukum dan bersedia melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai,

184 Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
untuk Mewujudkan Suistainable Development Goals