Page 208 - Keadilan Agraria dan Penataan Ruang
P. 208

serta segala infrastruktur yang mendukung roda pertumbuhan dalam
          segala  bidang telah tersedia.  Berbeda  jauh  dengan  wilayah timur
          Indonesia  yaitu Papua  dan  sekitarnya  yang masih  tertinggal jauh
          dengan  wilayah Jawa. Pembangunan  yang  tidak merata membuat
          proses sertifikasi tanah di wilayah Papua mengalami kendala bahkan
          hambatan sertifikasi tanah telah nampak pada saat sertifikasi tanah
          masih menganut sertifikasi dalam bentuk analog.

             Pergantian  mekanisme  pendaftaran  tanah  dari analog  ke
          elektronik memberikan keuntungan  dan juga hambatan  tersendiri
          bagi pemerintah Papua. Mekanisme pendaftaran analog yang jauh dari
          memuaskan. Hambatan keberlakuan sertipikat elektronik juga masih
          sulit untuk dijangkau oleh masyarakat Papua sehingga keberlakuan
          sertifikat tanah elektronik masih menjadi sebuah problematika yang
          sukar untuk dipecahkan

             Hambatan  bagi pemerintah  Papua  dalam penerapan  sertifikat
          elektronik yang digagas oleh Menteri Agraria pada Peraturan Menteri
          Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
          Indonesia Nomor 1  Tahun 2021  dimana  pelaksanaan  sertifikat
          elektronik dilaksanakan atas perintah Presiden Joko Widodo untuk
          percepatan  pendaftaran  tanah di  seluruh wilayah  Indonesia dan
          dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
          Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023.
          Pelaksanaan sertifikat elektronik perlu didukung beberapa hal seperti
          adanya infrastruktur yang mendukung, dan SDM yang berkualitas.
          Perlu diketahui bahwa pembangunan di Papua dibandingkan dengan
          Jawa  dan  sekitarnya  cukup berbeda jauh.  Perbedaan kemajuan
          yang mengalami kesenjangan  yang  sangat berbeda jauh membuat
          peluncuran  sertifikat internasional  terhambat. Pada  tahun 2021
          pembangunan infrastruktur di wilayah Papua masih minim dengan
          persentase 37,95%(BPKP, 2021). Sedangkan kualitas SDM Papua juga
          tergolong masih rendah meskipun terdapat kenaikan pada data Indeks
          Pembangunan Manusia (IPM)  yang  naik 1,27%  dengan  perolehan




                          Ketimpangan Pembangunan dan Implementasi Sertipikat Elektronik   193
                                                   Linda Noviana Mita Devi
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213